BENGKALIS – Bupati Bengkalis, Kasmarni, mengajukan tiga usulan utama untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan di daerahnya dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Didit Herdiawan, di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, pada Rabu (7/5/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Kasmarni menyoroti tiga isu krusial yang tengah menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Isu-isu tersebut mencakup pengelolaan tambak udang di kawasan mangrove, pengembangan perikanan tangkap, serta masalah yang dihadapi nelayan Bengkalis terkait penangkapan oleh aparat keamanan Malaysia di wilayah perairan perbatasan.

Terkait dengan pengelolaan tambak udang, Kasmarni menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis tengah berupaya mendorong budidaya udang sebagai potensi ekonomi daerah. Namun, upaya ini terhambat oleh tantangan besar dalam menjaga kelestarian lingkungan, serta terbatasnya lahan budidaya yang berada di kawasan mangrove yang sensitif secara ekologis.

“Kami membutuhkan pendampingan teknis dan kebijakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memastikan pengelolaan tambak udang yang berkelanjutan. Kami juga mendorong pelaksanaan restorasi mangrove secara terpadu, penguatan kapasitas petambak lokal, dan penyelesaian masalah lahan budidaya di kawasan hutan,” ujar Kasmarni.

Selain itu, dalam hal pengembangan perikanan tangkap, Kasmarni mengungkapkan bahwa nelayan lokal masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan armada, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, serta akses terbatas ke pelabuhan dan pasar.

“Kami berharap adanya bantuan dalam bentuk sarana dan prasarana perikanan tangkap, pelatihan keterampilan bagi nelayan, serta pembangunan pelabuhan perikanan. Kami juga mengusulkan pengembangan sentra kelautan dan perikanan terpadu di wilayah pesisir sebagai pusat ekonomi berbasis kelautan yang terintegrasi dari hulu ke hilir,” tambah Kasmarni.

Salah satu isu utama yang disoroti Kasmarni adalah permasalahan penangkapan nelayan Bengkalis oleh aparat keamanan Malaysia di perairan perbatasan. Menurut Kasmarni, kejadian tersebut menimbulkan dampak luas, tidak hanya dari segi hukum dan sosial, tetapi juga menciptakan ketakutan yang berdampak pada penurunan produktivitas nelayan.

Sebagai solusi, Bupati Bengkalis mengusulkan penataan zona tangkap yang lebih jelas, penyuluhan hukum untuk nelayan, serta peningkatan pengawasan dan pendampingan di wilayah perairan perbatasan agar insiden serupa tidak terulang kembali.

Bupati Kasmarni didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, dr. Ersan Saputra TH, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama dan administrator dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Mereka siap bekerja sama dengan pihak pusat untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan di daerah serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan, seperti yang dilansir dari antaranews.(*)