PEKANBARU – Tingginya biaya pendidikan di sekolah swasta menjadi salah satu alasan utama banyak orang tua di Pekanbaru memburu sekolah negeri selama musim Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024.

Untuk mencapai pemerataan pendidikan di Pekanbaru, Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri, menyarankan agar sekolah swasta di Pekanbaru melakukan pembenahan. Terutama dari aspek biaya, sumber daya manusia (tenaga pengajar), dan kualitas pendidikan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) RI.

"Biaya pendidikan di sekolah negeri dan swasta sangat berbeda, seperti langit dan bumi. Itu sebabnya masyarakat masih memburu sekolah negeri. Persoalan ini harus menjadi bahan evaluasi bagi sekolah swasta dan diawasi pemerintah terkait penetapan biaya pendidikan. Artinya, perlu ada koordinasi antara sekolah swasta dan pemerintah terkait kemampuan masyarakat Pekanbaru," ungkap Azwendi, Selasa (2/7/2024).

Menurut Azwendi, kemampuan ekonomi masyarakat Pekanbaru sebagian besar berasal dari kalangan menengah ke bawah. Maka itu, harus ada kebijakan pembiayaan yang dibuat sekolah swasta agar tetap menjadi pilihan utama dengan kualitas pendidikan yang baik.

"Tidak semua sekolah memahami kemampuan ekonomi masyarakat Pekanbaru. Sekolah jangan hanya dijadikan ajang bisnis tanpa memperhatikan mutu pendidikan," tegas Azwendi.

Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru diminta untuk mengawasi sekolah swasta, terutama dari segi biaya pendidikan dan kurikulum.

"Jangan sampai nanti ketika pemerintah membangun sekolah negeri di setiap kecamatan, sekolah swasta akan mati alias gulung tikar. Tolong lakukan evaluasi terhadap seluruh sekolah swasta, agar ada standardisasi yang ditetapkan pemerintah. Disdik harus menggunakan kewenangannya untuk melakukan pemerataan antara sekolah negeri dan swasta," pungkas Azwendi.

Penulis: Mimi Purwanti
Editor: Riki