PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri, menggelar serangkaian agenda reses di Kelurahan Cintaraja, Kecamatan Sail, dan Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, untuk menjemput aspirasi masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah persoalan krusial mengemuka, mulai dari tingginya biaya pendidikan, kejanggalan dalam pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), hingga masalah infrastruktur yang meresahkan warga.

Menurut keterangan Tengku Azwendi Fajri (TAF) pada Sabtu (26/4/2025), keluhan-keluhan tersebut disampaikan masyarakat saat reses di Jl. Letkol Hasan Basri, Kelurahan Cintaraja, pada Jumat (25/4/2025), serta di Jl. Datuk Wan Abdulrahman (Jl. Abidin), Kelurahan Air Dingin.

Di Kelurahan Cintaraja, persoalan PBB menjadi sorotan utama. Warga mengeluhkan perbedaan signifikan dalam tagihan PBB antara rumah yang berdampingan dengan ukuran yang serupa.

"Rumah kami berdampingan, ukurannya sama, tapi tagihan PBB-nya bisa jauh beda. Kami bingung menghitungnya," ungkap Husen, seorang warga setempat.

Selain itu, proyek semenisasi jalan lingkungan yang justru lebih tinggi dari jalan utama juga dikeluhkan karena menghambat aliran air dan menyebabkan genangan saat hujan deras.

"Setelah disemenisasi, jalan menjadi tinggi, menghambat aliran air dan membuat rawan genangan ketika hujan deras," timpal Marni, warga lainnya.

Beralih ke Kelurahan Air Dingin, keluhan warga meliputi kebutuhan renovasi Masjid Abidin, revitalisasi Posyandu, serta masalah banjir.

Namun, isu yang paling mencuat adalah keluhan orang tua siswa terkait tingginya biaya masuk sekolah, terutama di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 3 Pekanbaru.

"Kami mohon perhatian pemerintah, biaya masuk sekolah semakin tinggi, kami merasa terbebani," ujar Herman, seorang wali murid, menyampaikan keresahannya.

Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Tengku Azwendi Fajri berjanji akan segera menyampaikan aspirasi masyarakat kepada dinas terkait di Pemerintah Kota Pekanbaru.

"Masalah PBB dan infrastruktur akan kami tindak lanjuti ke Bapenda dan Dinas PUPR. Penataan harus proporsional dan tidak merugikan warga," tegasnya.

Terkait biaya pendidikan, Azwendi menyatakan akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan instansi terkait lainnya.

"Pendidikan adalah kebutuhan dasar, kami dorong agar ada regulasi yang adil untuk meringankan beban orang tua," imbuhnya.

Kegiatan reses di kedua lokasi tersebut diakhiri dengan sesi dialog terbuka dan penyerahan aspirasi tertulis kepada Tengku Azwendi Fajri, yang juga merupakan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Pekanbaru. Ia memastikan seluruh masukan masyarakat akan diperjuangkan dalam rapat-rapat legislatif mendatang.

Penulis: Mimi Purwanti
Editor: M Iqbal

BERITA LAINNYA
Marc Marquez Menang Sprint Race MotoGP Spanyol 2025, Fabio Quartararo Crash Tengku Azwendi Tampung Keluhan Banjir dan Infrastruktur Saat Reses di Dua Kelurahan Disuguhkan Talkshow dan Fun Game, Kontingen Jambore Makin Paham Ancaman Karhutla Riau Jambore Karhutla 2025, Menhut Raja Juli Apresiasi Pemprov Riau Bina Jajaran Kanwil BPN Riau, Menteri Nusron Tegaskan Penyelesaian HGU dan Pemetaan Tanah Jadi Prioritas		Kukuhkan Pengurus IKP Pekanbaru, Bupati Agam Tekankan Pentingnya Kontribusi ke Kampung Halaman DPRD Pekanbaru Dukung Larangan Pegawai dan Tamu Merokok di Seluruh Kantor Pemko Honda Premium Matic Day Hadir di Mal SKA Pekanbaru, Tawarkan Promo Spesial dan Cicilan Ringan Gubri Tancap Gas Perbaiki Jalan dan Jembatan Rusak, Masyarakat Apresiasi Langkah Cepat Dalam Kondisi Disegel, RAM Sawit Ilegal di Setiang Kembali Beroperasi