PEKANBARU – Mulai 23 Juni 2025 mendatang, pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026 untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kota Pekanbaru akan dilakukan.

Mengantisipasi daya tampung sekolah negeri, Komisi III DPRD Kota Pekanbaru memastikan adanya solusi bagi calon siswa.

Anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Zakri Fajar Triyanto, berharap pelaksanaan SPMB ini berjalan lancar dan menjelaskan skema pendaftaran yang bertahap.

"Pak Kadisdik membicarakan tentang tiga tahapan. Tahapan pertama itu untuk sekolah terdekat. Yang kedua kalau misalnya tidak jebol juga, di tahapan kedua ini nanti bisa diurus ada 2 sekolah terdekat. Kalau tak masuk juga ditahapan kedua, ada tahapan ketiga berupa sekolah swasta. Sekolah swasta ini yang akan dijamin oleh Disdik Pekanbaru secara gratis," kata Zakri, Rabu (21/5/2025).

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan bahwa setiap sekolah swasta telah diinstruksikan untuk menyediakan slot bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.

"Nah, itu ada slotnya juga, tidak semuanya tapi ada beberapa nanti yang bisa dimasukin ke swasta dan diberikan Disdik secara gratis. Jadi setiap sekolah swasta memberikan slot untuk Disdik, kemungkinan paling sedikit ada 10 tiap sekolah swasta," ujarnya.

Komisi III DPRD Pekanbaru menegaskan akan terus mengawasi pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2025/2026 ini untuk memastikan semua calon siswa mendapatkan hak pendidikan.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Disdik Kota Pekanbaru, Abdul Jamal, menjelaskan bahwa perubahan nama dari PPDB menjadi SPMB oleh pemerintah pusat tidak mengubah esensi sistem.

"(SPMB) hampir sama dengan sebelumnya. Namanya saja yang berbeda, kalau sebelumnya sistem zonasi sekarang namanya domisili. Pada prinsipnya sama," ucap Abdul Jamal.

Jamal menambahkan, Disdik Kota Pekanbaru akan menyalurkan siswa ke sekolah swasta jika tidak tertampung di sekolah negeri, khususnya bagi kategori kurang mampu. Ini sesuai dengan arahan Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho.

"Sekolah negeri punya daya tampung yang terbatas, tidak semua bisa masuk. Kita akan coba berikan bantuan ke sekolah swasta dan ini sedang kita rancang berapa besarnya. Insya Allah ini akan berjalan," sebutnya.

Penerapan SPMB jalur domisili ini sama halnya dengan PPDB sistem zonasi, yang memprioritaskan siswa yang tinggal paling dekat dengan sekolah yang dipilih.

"Sebenarnya tidak ada yang berubah, jalur domisili artinya siapa yang paling dekat dengan sekolah negeri maka dialah yang punya kesempatan. Misalkan, sistem domisili itu kuotanya 50 persen atau sekitar 100 orang tetapi kalau yang mendaftar 120 orang, tentu 20 orang tidak akan tertampung di negeri. Maka 20 orang itu yang kita salurkan ke swasta dan supaya tidak dirugikan uang SPP, pemerintah bantu dengan BOSDA Afirmasi," ungkap Jamal.

BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) Afirmasi ini bertujuan untuk membantu sekolah swasta, terutama bagi peserta didik kurang mampu, sehingga perlakuan mereka sama dengan siswa di sekolah negeri, bebas uang pembangunan dan SPP..

Penulis: Mimi Purwanti
Editor: M Iqbal

BERITA LAINNYA
Satu JCH Pelalawan Meninggal di Tanah Suci, Ini Penyebabnya Gubri Lobi Menpora untuk Maksimalkan Pemanfaatan Venue Eks PON Ratusan Peserta Meriahkan Lomba Mancing Spesial HUT HNSI di Bagansiapiapi Komisi IV DPRD Pekanbaru Pertanyakan Persiapan Swakelola Sampah Lewat LPS Bursa Calon Sekdaprov Riau Kian Panas, Ini 5 Daftar Kandidat Lolos Seleksi Administrasi		Wako Temui Menteri Maruarar Sirait, Dorong Realisasi Program 3 Juta Rumah di Pekanbaru 69 Titik Panas Terpantau di Sumatera, 3 Berasal dari Riau DPRD Minta Disdik Pekanbaru Ajukan Anggaran Pengganti Guru Pensiun Pendaftaran Masih Dibuka, Askab PSSI Kuansing Gelar Kursus Pelatih Lisensi D Polda Riau Selidiki Unsur Pidana Tewasnya 2 Balita di Kolam Bekas Proyek PHR Rohil