PEKANBARU – Kesiapan Lembaga Pemungutan Sampah (LPS) di tingkat kelurahan benar-benar mendapat ujian serius. Pasalnya, seluruh LPS di Kota Pekanbaru diminta beroperasi secara mandiri tanpa bantuan dana dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pekanbaru sebagai instansi teknis yang membawahi sektor pengelolaan sampah.

LPS harus menanggung seluruh kebutuhan operasionalnya, mulai dari pengadaan armada, bahan bakar, gaji petugas, hingga biaya teknis lainnya. Praktis, satu-satunya sumber pendanaan hanya berasal dari iuran sampah yang dikutip langsung dari warga di wilayah kerja masing-masing.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar: apakah skema mandiri ini mampu menjamin efektivitas pengelolaan sampah di tingkat kelurahan?

Lebih jauh, Komisi IV DPRD Pekanbaru juga menyoroti keberadaan anggaran pengelolaan sampah sebesar Rp39 miliar yang tercantum dalam APBD 2025 dan dialokasikan ke DLHK Pekanbaru.

“Ini yang belum kita kupas tuntas dari DLHK. Dalam rapat dengar pendapat (hearing) awal pekan lalu, kami baru menanyakan soal kesiapan teknis LPS saja,” tegas Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru, Rois, S.Ag, Rabu (18/6/2025).

LPS Terpaksa Bebankan Biaya ke Warga

Minimnya dukungan dana dari pemerintah membuat tiap LPS memungut iuran dengan nominal yang berbeda-beda, berkisar antara Rp20.000 hingga Rp25.000 per rumah. Ketidakteraturan ini, menurut Rois, tidak bisa langsung menyalahkan pihak LPS karena memang tidak ada kepastian pendanaan dari APBD maupun DLHK.

“Sumber anggarannya tidak jelas, sehingga LPS bergerak dengan kemampuan sendiri,” tambah Rois.

Meski demikian, ia mengakui proses transisi dari pengelolaan lama ke sistem LPS menunjukkan progres. Beberapa titik masih mengalami penumpukan sampah, namun secara umum ada perbaikan.

DPRD Janji Akan Gelar Pertemuan Lanjutan dengan DLHK

Komisi IV berencana kembali memanggil DLHK sebelum LPS resmi beroperasi penuh pada 2 Juli 2025. Dalam pertemuan lanjutan tersebut, DPRD akan fokus membahas kesiapan akhir dan solusi jangka pendek untuk mendukung kerja LPS.

“Mudah-mudahan seluruhnya siap dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” kata politisi senior dari PKS ini.

DLHK Dinilai Minim Peran dalam Pendanaan LPS

Sejumlah kalangan menilai DLHK seharusnya mengambil peran lebih aktif dalam mendukung keberlangsungan LPS, tidak hanya dalam fungsi pengawasan dan koordinasi, tetapi juga dalam aspek pendanaan.

Namun faktanya, hingga kini, anggaran DLHK tidak dialokasikan untuk mendukung operasional LPS, melainkan untuk pengangkutan sampah di kawasan jalan protokol, pusat bisnis, dan area pertokoan yang dikelola langsung oleh DLHK sendiri, seperti yang dilansir dari tribunnews.(*)

BERITA LAINNYA
Jelang HUT Bhayangkara ke-79, Polsek Bangko Deklarasikan Kampung Bebas Narkoba di Pedamaran Dari Imun Kuat Hingga Pencernaan Lancar, Dokter Ungkap Efek Positif Air Lemon di Pagi Hari MoU Desa Bebas Api 2025-2026 Diteken, Asian Agri Perkuat Kolaborasi Cegah Karhutla di Riau Horoskop Hari Ini: Aries Tangani Masalah Keluarga, Taurus Batasi Diri, Gemini Cari Ide Segar Penjualan Honda Naik di Mei 2025, Brio Masih Dominan, WR-V Tunjukkan Lonjakan Tajam		Kloter BTH 06 Lengkap, Total 1.776 Jamaah Haji Riau Telah Tiba di Tanah Air Truk ODOL Bandel Masih Berkeliaran di Pekanbaru, Dishub dan Polda Riau Beri Peringatan Prakiraan Cuaca Riau 19 Juni 2025: Hujan Ringan di Berbagai Wilayah, Dini Hari Merata LPS Kelurahan Diminta Mandiri Tanpa Dukungan Anggaran DLHK Pekanbaru, DPRD Pertanyakan Alokasi Rp39 Miliar Lima Terdakwa Korupsi Kredit BRK Syariah Divonis, Kerugian Negara Capai Rp5,2 Miliar