PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus mempercepat program perbaikan jalan di berbagai wilayah kota.

Tidak hanya sekadar tambal sulam, sejumlah ruas jalan juga dilakukan overlay atau pengaspalan ulang di belasan titik.

Namun, langkah tersebut dinilai belum cukup oleh masyarakat dan kalangan legislatif.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru, Nurul Ikhsan menilai, perbaikan jalan harus diikuti dengan pembenahan drainase atau parit di sekitar kawasan tersebut.

Menurutnya, banyak parit yang kini sudah tidak berfungsi dengan baik karena tersumbat sedimen dan sampah, bahkan ada yang hilang sama sekali.

“Saat ini masih banyak parit kita bermasalah. Mulai dari tidak berfungsi karena sendimen dan sampah, hingga parit yang tidak ada sama sekali,” kata Nurul Ikhsan, Rabu (12/11/2025).

Ia menambahkan, pembenahan drainase selama ini hanya difokuskan pada jalan-jalan utama atau protokol, sementara jalan lingkungan kerap terabaikan.

Kalaupun ada kegiatan, biasanya hanya sebatas pembersihan tanpa pengerukan mendalam atau pembangunan parit baru.

“DPRD meminta agar anggaran pembenahan parit di tahun 2026 bisa lebih dimaksimalkan lagi, baik melalui Dinas PUPR maupun Dinas Perkim,” tegas politisi Gerindra tersebut.

Menurutnya, pengelolaan drainase yang baik tidak hanya berfungsi mengantisipasi banjir, tetapi juga menjaga agar kualitas jalan yang baru diperbaiki dapat bertahan lebih lama.

“Kalau aliran air lancar, maka genangan bisa dihindari. Jalan pun tidak cepat rusak,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Pekanbaru, Markarius Anwar mengakui, banyak sistem drainase di kota ini tidak lagi berfungsi optimal.

Kondisi tersebut diperparah oleh tumpukan sampah dan endapan yang membuat air meluap setiap kali hujan deras.

“Banyaknya endapan dan kerusakan menyebabkan air meluap dari drainase saat hujan. Selain itu, kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan juga memperparah kondisi,” jelas Markarius.

Ia menuturkan, pembenahan drainase akan dilakukan secara bertahap karena membutuhkan anggaran besar.

Namun, rencana tersebut harus menyesuaikan kemampuan keuangan daerah, terlebih pada 2026 akan terjadi pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

“Perbaikan drainase menyeluruh butuh anggaran besar dan waktu panjang. Tahun depan ada pemotongan TKD, jadi kondisi keuangan kita makin berat,” ungkapnya.

Meski demikian, Markarius memastikan proyek perbaikan drainase akan berlanjut di sejumlah ruas jalan lainnya agar banjir tidak kembali menggenangi kawasan yang telah diperbaiki.

“Kita tidak ingin jalan yang sudah diperbaiki malah terendam banjir dan rusak lagi,” pungkas politisi PKS tersebut.