PEKANBARU - Program UHC yang selama ini berjalan di Kota Pekanbaru sangat membantu masyarakat. Untuk itu, Komisi III DPRD Pekanbaru berharap program UHC ini bisa berlanjut di tahun 2026 secara penuh.
"Komisi III mendukung penuh agar program UHC (Universal Health Coverage) tetap dilanjutkan pada tahun 2026. Program ini terbukti memberi banyak manfaat bagi masyarakat Kota Pekanbaru," ujar Tekad, Jumat (23/1/2026).
Namun, ia mengungkapkan adanya tantangan dalam penganggaran program tersebut. Menurutnya, seiring adanya perubahan sistem di BPJS Kesehatan serta dukungan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Pekanbaru saat ini baru mampu mengalokasikan anggaran UHC untuk tujuh bulan di tahun 2026.
"Kita mendapat informasi bahwa karena adanya perubahan sistem di BPJS dan skema dukungan dari Pemprov, Pemko baru mampu menganggarkan UHC untuk tujuh bulan. Sementara untuk bisa berjalan penuh selama satu tahun, masih terdapat kekurangan anggaran dengan estimasi sekitar Rp29 miliar," jelasnya.
Komisi III pun berharap agar Pemko Pekanbaru bersama Dinkes segera mencari solusi atas kekurangan anggaran tersebut, sehingga program UHC dapat berjalan penuh selama tahun 2026 tanpa terputus di tengah jalan.
"Kita harapkan Pemko dan Dinkes bisa segera mencarikan solusi agar UHC ini bisa full sampai akhir 2026. Jangan sampai masyarakat yang sudah merasakan manfaatnya justru terganggu karena keterbatasan anggaran," tegasnya.
Selain itu, dalam RDP juga dibahas terkait kebijakan perpanjangan jam layanan puskesmas hingga pukul 21.00 WIB. Kebijakan tersebut, kata Tekad, mendapat respon positif dari masyarakat dan berdampak pada meningkatnya jumlah kunjungan pasien ke puskesmas.
"Layanan puskesmas sampai pukul 21.00 mendapat respon yang sangat baik dari masyarakat. Tingkat kunjungan pasien juga meningkat. Artinya, kebijakan ini memang dibutuhkan," ungkapnya.
Ia juga mengingatkan agar aspek keamanan tenaga kesehatan (nakes) tetap menjadi perhatian, khususnya bagi puskesmas yang berada di wilayah perbatasan seperti Rumbai Bukit dan Muara Fajar.
"Pemko juga harus memperhatikan faktor keamanan nakes kita," pungkasnya.
