PEKANBARU - Kabut asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru mulai menempatkan sekolah pada posisi sulit, mempertahankan pembelajaran tatap muka atau mengurangi aktivitas demi melindungi kesehatan siswa dan guru.
Ketua DPRD Pekanbaru, Muhammad Isa Lahamid ST MH meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru tidak berhenti pada pengaturan jam belajar.
Pemerintah dinilai perlu memastikan kualitas udara di dalam ruang kelas benar-benar aman bagi siswa selama kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) masih terjadi.
Menurut Isa, keputusan mempertahankan pembelajaran tatap muka harus diikuti kesiapan fasilitas sekolah.
Sebab, membatasi aktivitas siswa di luar ruangan tidak otomatis membuat mereka terbebas dari paparan asap jika kualitas udara di dalam kelas juga buruk.
"Kita minta Disdik agar memperhatikan dengan teliti bagaimana memastikan anak-anak sekolah tidak terkena dampaknya, baik di luar sekolah terutama saat mereka sekolah," kata Isa Lahamid, Senin (14/9/2026).
Saat ini, respons sekolah di Pekanbaru belum sepenuhnya seragam. Sebagian sekolah memilih memulangkan siswa lebih awal sekitar pukul 12.00 WIB.
Sebagian lainnya masih menjalankan kegiatan belajar seperti biasa dengan sejumlah pembatasan, antara lain penggunaan masker, mengurangi aktivitas di luar kelas serta menjaga kebersihan lingkungan sekolah.
Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih terukur dari pemerintah.
Menurut Isa, indikator kualitas udara semestinya menjadi salah satu dasar dalam menentukan apakah pembelajaran tatap muka tetap layak dilakukan atau perlu dialihkan ke pola lain.
Isa menilai persoalan utama bukan hanya berapa lama siswa berada di sekolah, tetapi juga seberapa aman lingkungan belajar selama mereka berada di dalam kelas.
Karena itu, peningkatan fasilitas sekolah menjadi bagian penting dalam menghadapi kondisi udara buruk.
Ruang kelas harus memiliki kondisi sirkulasi udara yang mendukung dan lingkungan yang bersih agar risiko paparan asap terhadap siswa dapat ditekan.
"Harapannya juga fasilitas sekolah terus ditingkatkan, ruangan udara di ruang kelas anak-anak kita menjadi lebih baik," ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah sebenarnya memiliki sejumlah alternatif jika kondisi udara tidak lagi memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka secara normal.
Pilihan tersebut mulai dari pengurangan jam belajar, meliburkan sekolah sementara hingga menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
Namun, apabila sekolah tetap dibuka, fasilitas pendukung kesehatan dan kualitas udara harus menjadi perhatian utama.
"Pilihan-pilihan ini banyak, baik kita mungkin meliburkan sekolah atau PJJ untuk anak-anak sekolah, ataupun cara lain tetap bisa belajar di sekolah tapi tentu dengan fasilitas yang bisa mendukung kebersihan udara di lingkungan sekolah, terutama ruang kelas," jelas politisi PKS tersebut.
Desakan DPRD Pekanbaru tersebut menempatkan kesehatan siswa sebagai pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan pendidikan selama kabut asap.
Sebab, kebijakan mempertahankan sekolah tetap berjalan tanpa dukungan kondisi udara yang memadai berpotensi menimbulkan persoalan baru.
Siswa dan tenaga pendidik bukan hanya menghadapi gangguan proses belajar, tetapi juga risiko kesehatan akibat paparan asap dalam waktu lama.
Isa berharap penanganan Karhutla di Riau segera membuahkan hasil sehingga kabut asap yang berdampak terhadap aktivitas masyarakat, termasuk pendidikan, dapat segera berakhir.
"Kita harapkan, doa bersama-sama, semoga musibah bencana Karhutla dan kabut asap di Kota Pekanbaru bisa hilang dan teratasi," pungkasnya.
