BAGANSIAPIAPI - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Rokan Hilir, M Syah Padri, menyoroti program bantuan beras dari pemerintah. Ia menegaskan agar penyaluran bantuan tersebut dilakukan secara merata, mengingat kondisi masyarakat saat ini sedang menghadapi kesulitan ekonomi.

Dalam pernyataannya, Syah Padri menyebut masyarakat sangat berharap agar program pembagian beras benar-benar menyentuh seluruh lapisan warga. Menurutnya, di tengah situasi sulit, bantuan pangan menjadi kebutuhan mendesak yang tidak boleh terabaikan.

Itu disampaikan Syah Padri usai melakukan reses di Kepenghuluan Bagan Jawa, Sabtu (6/12) sore kemaren. Dalam pertemuan tersebut, warga mengeluhkan sulitnya memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga bantuan beras dianggap sebagai solusi sementara yang sangat membantu.

Selain soal pangan, Syah Padri juga menyoroti kondisi perumahan warga di pesisir. Ia berharap pemerintah daerah dapat membangun rumah layak huni bagi masyarakat tidak mampu. "Jangankan memperbaiki rumah, untuk makan saja mereka kesulitan," ujarnya.

Politisi PKB itu menekankan bahwa perhatian terhadap masyarakat pesisir harus menjadi prioritas. Ia menilai pemerintah daerah perlu lebih serius dalam menangani masalah kemiskinan, terutama di wilayah yang rawan dan terpinggirkan.

Tidak hanya soal pangan dan perumahan, Syah Padri juga mengangkat persoalan infrastruktur. Ia menyoroti kondisi drainase di Kepenghuluan Bagan Hulu yang kerap menimbulkan banjir. Menurutnya, masalah ini sudah lama terjadi dan harus segera ditangani.

Syah Padri menyadari bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah. Namun, ia menekankan agar dana yang tersedia digunakan secara maksimal untuk kebutuhan mendasar masyarakat, seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

Sebagaimana diketahui, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rohil tahun 2026 telah disahkan dengan nilai Rp 1,2 triliun. Angka tersebut dinilai belum cukup untuk menutupi seluruh kebutuhan pembangunan, tetapi harus tetap dimanfaatkan sebaik mungkin.

Ia menambahkan, DPRD bersama pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. "Dengan kondisi yang banyak masalah, uang terbatas ini harus digunakan seefisien mungkin," tegasnya.

Melalui pernyataannya, Syah Padri berharap pemerintah daerah lebih peka terhadap kesulitan warga. Ia menekankan bahwa bantuan beras, pembangunan rumah layak huni, serta perbaikan infrastruktur harus menjadi perhatian utama demi kesejahteraan masyarakat Rohil.