BAGANSIAPIAPI - Persoalan infrastruktur, kesehatan, hingga keterlambatan pembayaran gaji menjadi sorotan dalam kegiatan reses Anggota DPRD Rokan Hilir (Rohil), Imam Suroso SE di Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil, Kecamatan Bangko, Sabtu (22/8/2026) sore.

Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.

Aspirasi warga tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pembangunan, tetapi juga menyentuh persoalan ekonomi dan pelayanan dasar.

Salah satu keluhan yang mencuat adalah kondisi akses jalan menuju kawasan perkebunan masyarakat.

Infrastruktur tersebut dinilai memiliki peran penting karena menjadi jalur mobilitas warga sekaligus mendukung aktivitas ekonomi, terutama ketika mengangkut hasil perkebunan.

Wakil Ketua DPRD Rohil itu mengatakan persoalan jalan menjadi salah satu aspirasi yang akan dibawa ke pembahasan bersama pemerintah daerah.

“Salah satu persoalan yang turut menjadi perhatian adalah akses jalan menuju kawasan perkebunan masyarakat," kata Imam.

"Kondisi akses tersebut dinilai penting karena berkaitan dengan aktivitas masyarakat, terutama dalam menjalankan kegiatan ekonomi dan mengangkut hasil perkebunan,” sambungnya.

Selain infrastruktur, persoalan kesehatan juga mendapat perhatian dalam reses tersebut. Imam menyoroti kasus malaria yang menurutnya masih cukup tinggi di sejumlah wilayah Rohil, termasuk kawasan Bangko, khususnya Kelurahan Bagan Barat.

Ia meminta pemerintah mengambil langkah lebih aktif untuk menekan angka kasus malaria, termasuk memperkuat upaya pencegahan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Masalah kesehatan, seperti kita ketahui tingkat malaria masih tinggi. Bagaimana ini menjadi peran aktif pemerintah untuk menekan angka positif malaria,” ujar politikus Partai Demokrat tersebut.

Menurut Imam, penanganan malaria tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah dan petugas kesehatan.

Peran masyarakat dalam menjaga kondisi lingkungan juga diperlukan untuk mendukung upaya pencegahan penyakit.

Ia mengingatkan warga agar tidak membiarkan lingkungan sekitar menjadi kotor maupun dipenuhi sampah.

Kebersihan lingkungan, kata dia, harus menjadi kebiasaan bersama karena berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat.

Aspirasi lain yang disampaikan warga menyangkut keterlambatan pembayaran gaji. Persoalan tersebut dinilai perlu segera mendapat solusi karena menyangkut pemenuhan hak pekerja dan kebutuhan ekonomi keluarga.

Imam memastikan persoalan yang disampaikan masyarakat tidak akan berhenti pada forum reses.

DPRD Rohil akan membawa hasil penyerapan aspirasi tersebut ke pembahasan bersama pemerintah daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Bersama pemerintah dan TAPD, terkait persoalan yang ada di tengah masyarakat, setelah reses ini kami akan panggil pihak pemerintah untuk menyampaikan hasil reses seluruh anggota DPRD,” katanya.

Ia menjelaskan, seluruh hasil reses anggota DPRD nantinya akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan persoalan yang perlu diprioritaskan.

Sejumlah kebutuhan mendesak, mulai dari pembayaran gaji, pelayanan kesehatan, ketersediaan obat hingga perbaikan akses jalan, diharapkan dapat ditangani secara bertahap.

Imam menegaskan fungsi reses bukan sekadar melakukan kunjungan dan mendengar keluhan masyarakat.

Aspirasi yang dihimpun dari lapangan harus diteruskan ke forum pembahasan agar dapat dicarikan solusi sesuai kewenangan, kemampuan anggaran, serta ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah diperlukan agar persoalan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat bisa memperoleh tindak lanjut yang jelas.