SIAK - Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak tampak sepi tak berpenghuni selama dua hari berturut-turut, Rabu dan Kamis (30–31 Juli 2025). Tidak ada aktivitas rapat, tidak tampak staf di meja informasi, dan seluruh ruangan, mulai dari ruang fraksi hingga ruang pimpinan, kosong melompong.

Ketidakhadiran para wakil rakyat ini sempat memunculkan berbagai spekulasi. Namun, informasi yang dihimpun dari berbagai sumber menyebutkan bahwa seluruh anggota DPRD tengah melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Bali dengan agenda bertajuk studi tiru. Anehnya, perjalanan dinas ini dilakukan secara tertutup dan nyaris tanpa jejak publikasi.

“Kegiatan ke Bali diminta tidak boleh diekspos. Bahkan para anggota dilarang mengunggah foto atau video selama di sana. Itu yang kami dengar dari internal,” ungkap seorang staf DPRD Siak yang enggan disebutkan namanya.

Tidak adanya pengumuman resmi dan sikap tertutup dari para pimpinan dewan membuat publik bertanya-tanya. Sejumlah pihak menyayangkan ketidaktransparanan agenda yang seharusnya menjadi konsumsi publik, terlebih kegiatan ini berlangsung di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang tidak sehat.

Pemerintah Kabupaten Siak saat ini sedang menjalankan kebijakan efisiensi anggaran secara besar-besaran. Beberapa program dan kegiatan daerah dipangkas, pembayaran ke pihak ketiga mengalami penundaan, dan bahkan gaji tenaga honorer serta Buruh Harian Lepas (BHL) dilaporkan masih tertunggak.

Upaya konfirmasi dari media juga tidak membuahkan hasil. Sekretaris Dewan (Sekwan) Setya Hendro Wardhana memilih bungkam tanpa memberikan tanggapan. Ketua DPRD Siak Indra Gunawan dari Partai Golkar juga tidak merespons meski telah dikirimi pesan berulang kali. Wakil Ketua II, Laiskar Jaya (PKB), juga memilih diam.

Satu-satunya suara yang muncul datang dari Wakil Ketua I DPRD Siak, H. Syarif (PAN), yang justru tidak ikut dalam rombongan ke Bali.

“Itu studi tiru wisata, karena Bali merupakan destinasi pariwisata yang maju. Tapi saya sendiri tidak ikut karena ada keperluan lain,” ujarnya singkat dikutip dari tribunpekanbaru.

Minimnya transparansi dan rendahnya sensitivitas terhadap kondisi daerah dinilai mencoreng citra DPRD Siak di mata publik. Banyak pihak kini mendesak agar kegiatan kunjungan kerja ini dievaluasi secara terbuka — baik soal anggaran yang digunakan, hasil yang didapat, hingga urgensinya dalam mendukung pembangunan daerah. (*)