PEKANBARU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau mendorong Pemerintah Provinsi Riau dapat mengakomodir dan melaksanakan pokok-pokok pikiran yang telah diajukan oleh para anggota dewan.

Itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Riau, Ahmad Tarmidzi usai sidang paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Persidangan I (September- Desember) Tahun 2025 dan Penyampaian Pengumuman Reses Masa Persidangan II (Januari- April) Tahun 2026.

"Anggota DPRD provinsi Riau tentu berharap pemprov mengakomodir dan membantu pokok pikiran anggota dewan, bisa melaksanakannya itu harapan kami,"ujar Ahmad Tarmidzi, Kamis (5/2/2026).

"Walaupun kita juga memahami kondisi keuangan APBD kita yang turun dari tahun sebelumnya, karena keputusan Menteri Keuangan yang mengurangi transfer ke daerah," sebutnya.

Tarmidzi menegaskan bahwa harapan utama terkait persoalan infrastruktur masih menjadi keluhan utama masyarakat di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Setiap kali turun ke daerah saat reses, dewan kerap menerima aspirasi terkait kondisi jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah provinsi.

"Semoga dari pokok pikiran dewan yang ada, prioritas-prioritas perdapil bisa dilaksanakan yang sudah kita ajukan ke Pemprov dan dilaksanakan oleh Pemprov, terutama yang disampaikan ke daerah-daerah yang secara infrastruktur menjadi keluhan masyarakat,"pungkasnya.

Sebelumnya DPRD Provinsi Riau akan menggelar reses selama delapan hari dimulai tanggal 8 Februari 2026. Reses ini dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (Dapil).