PEKANBARU - Hari pertama masuk kerja usai hari raya idulfitri 1447 H, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau, Nur Azmi Hasyim menggelar rapat bersama Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Riau pada Rabu (25/3/2026).
Rapat tersebut berlangsung di ruangan Komisi I, membahas hasil kunjungan ke penyeberangan Roro Dumai-Rupat.
Nur Azmi menjelaskan bahwa kunjungan sebelumnya ke Roro Dumai - Rupat bertujuan untuk memastikan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan, terutama saat arus mudik dan momen lebaran.
Ia mengungkapkan, ada beberapa poin penting yang menjadi perhatian diantaranya terbatasnya jumlah kapal Roro yang beroperasi. Dari kebutuhan yang ada, hanya ada dua kapal yang beroperasi sehingga pelayanan terganggu.
"Kondisi tersebut berdampak pada terjadinya antrean panjang dan penumpukan kendaraan. Amin meminta agar persoalan ini tidak kembali terulang pada momen-momen besar ke depan," kata Azmi, Rabu (25/3/2026).
Selanjutnya berkaitan dengan fasilitas pelabuhan. Saat ini, ada dua aset di Dumai yang telah diserahkan ke Kementerian Perhubungan, sehingga setiap rencana pembangunan harus melalui izin dari pemerintah pusat.
Untuk pelabuhan di wilayah Rupat yang menjadi kewenangan provinsi dan pemerintah daerah, ia meminta adanya pembenahan fasilitas seperti jembatan dan atap agar tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan.
Ia menyebutkan peristiwa ambruknya fasilitas pelabuhan di Buton sebagai contoh yang harus diantisipasi sejak dini. Namun pihak Dinas Perhubungan beralasan bahwa anggaran saat ini masih diblokir.
"Padahal, berdasarkan informasi kami terima, hasil retribusi dari penyeberangan tersebut mencapai hampir Rp4 miliar. Seharusnya dana tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk perbaikan fasilitas," jelasnya.
Sebagai solusi, dikatakan Azmi mengusulkan agar pengelolaan pelabuhan menggunakan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga perbaikan bisa dilakukan lebih cepat tanpa terkendala mekanisme anggaran.
Lanjutnya, terkait dengan layanan sosial, ia kembali mengusulkan agar ambulans yang menyeberang digratiskan, bahkan jika memungkinkan seluruh layanan penyeberangan bagi pasien dapat dibebaskam biaya.
"Alhamdulillah usulan tersebut telah mendapat respons positif dari Kepala Perhubungan dan akan segera ditindaklanjuti," tegasnya.
Nur Azmi menegaskan, kunjungan yang dilakukan sebelum Idulfitri merupakan bentuk keseriusan DPRD Riau dalam membenahi pelayanan penyeberangan ke Pulau Rupat.
Meski demikian, ia mengakui masih terjadi lonjakan penumpang yang menyebabkan antrean panjang hingga operasional kapal diperpanjang sampai pukul 23.00 WIB.
Sebelumnya, pihaknya juga telah meminta agar Dinas Perhubungan menyurati Dinas Perhubungan Bengkalis untuk meminta tambahan kapal Roro. Namun, permintaan tersebut belum dapat dipenuhi karena Bengkalis juga mengalami kekurangan armada.