PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau resmi membuka proses seleksi terbuka untuk mengisi jabatan Direktur dan Komisaris di BUMD PT Sarana Pembangunan Riau (SPR).

Pendaftaran calon pimpinan perusahaan daerah tersebut dimulai Senin (30/3/2026) besok, melalui mekanisme panitia seleksi (Pansel).

Langkah ini menjadi momentum penting untuk mengakhiri kekosongan jabatan strategis sekaligus memperkuat arah bisnis perusahaan agar lebih adaptif dan kompetitif di tengah tantangan ekonomi regional.

Pansel mengingatkan seluruh calon pelamar agar melengkapi dokumen administrasi sesuai ketentuan. Kelalaian pada tahap awal berpotensi menggugurkan peserta sebelum memasuki proses seleksi lanjutan.

Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, menilai seleksi ini harus menjadi pintu masuk pembenahan tata kelola BUMD secara menyeluruh. Ia menekankan figur yang terpilih harus memiliki kapasitas manajerial kuat dan mampu bekerja cepat.

“Direksi yang terpilih harus benar-benar cekatan dan profesional. Target utamanya jelas, meningkatkan pendapatan perusahaan,” ujarnya.

Menurut Abdullah, optimalisasi pendapatan BUMD sangat berpengaruh terhadap kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan pengelolaan yang tepat, SPR dinilai bisa menjadi salah satu motor penggerak fiskal daerah.

Selain peningkatan laba, Abdullah menyoroti pentingnya kebijakan belanja perusahaan yang berpihak pada ekonomi masyarakat.

Ia menilai keberadaan BUMD tidak boleh semata berorientasi bisnis, tetapi juga memberi efek ganda bagi pelaku usaha lokal.

“Belanja perusahaan harus diprioritaskan untuk mendukung perputaran ekonomi masyarakat. BUMD harus hadir memberi manfaat nyata,” tegasnya.

Dorongan tersebut dinilai relevan mengingat SPR memiliki sejumlah lini usaha strategis yang berkaitan langsung dengan pengelolaan aset dan investasi daerah.

Dalam konteks reformasi seleksi, Abdullah mengusulkan agar proses penjaringan calon tidak hanya bersandar pada mekanisme administratif. Ia mendorong penggunaan jasa profesional perekrutan.

“Saya mengusulkan penggunaan jasa head hunter untuk menjaring tenaga profesional,” katanya.

Ia juga menyarankan agar calon direksi diberi kesempatan melakukan observasi langsung terhadap kondisi internal perusahaan sebelum resmi menjabat.

Langkah ini dinilai penting agar pimpinan baru tidak memulai tugas tanpa pemahaman menyeluruh terhadap tantangan riil perusahaan.

Salah satu pekerjaan rumah yang disorot DPRD adalah evaluasi aset Hotel Aryaduta yang sebelumnya dikelola bersama pihak Lippo Group.

Kontrak kerja sama disebut telah berakhir dan perlu dilakukan penghitungan ulang aset sebelum menjalin kemitraan baru.

“Penghitungan aset Hotel Aryaduta harus segera dilakukan sebelum ada kerja sama baru. Ini penting agar pengelolaan berjalan optimal dan transparan,” ujar Abdullah.

Langkah tersebut dinilai krusial untuk memastikan nilai aset daerah tetap terjaga serta memberikan manfaat maksimal bagi kas daerah.

Dengan dibukanya seleksi ini, publik menaruh harapan agar PT SPR memasuki fase baru yang lebih profesional, transparan, dan mampu memperkuat kemandirian fiskal Provinsi Riau.