PEKANBARU - Pemprov Riau dan DPRD Provinsi Riau resmi menyepakati rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di ruang rapat DPRD, Selasa (21/4/2026). Kesepakatan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat akuntabilitas pemerintahan sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah.

Rapat paripurna tersebut juga menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi capaian pembangunan selama tahun anggaran 2025. Melalui rekomendasi yang disampaikan DPRD, diharapkan terjadi perbaikan kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh, termasuk dalam peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa rapat ini merupakan tahapan penting dalam siklus pemerintahan daerah dan bagian dari komitmen bersama dalam menjaga transparansi serta akuntabilitas.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Riau, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Panitia Khusus, yang telah membahas LKPJ Tahun 2025 secara cermat dan penuh tanggung jawab. Rekomendasi yang disampaikan menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas pembangunan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa rekomendasi DPRD akan menjadi landasan penting dalam penyempurnaan perencanaan, penganggaran, serta kebijakan pembangunan ke depan. Pemerintah Provinsi Riau, lanjutnya, berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi tersebut secara bertahap, terencana, dan terukur.

“Berbagai masukan dan rekomendasi yang disampaikan DPRD akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas pembangunan ke depan. Kami berharap sinergi yang telah terbangun ini dapat terus dijaga dan diperkuat demi mewujudkan Provinsi Riau yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, menegaskan bahwa rekomendasi yang diberikan merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD dan bersifat konstruktif untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan.

“Rekomendasi DPRD bukan semata evaluasi, tetapi juga menjadi masukan konstruktif agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ke depan dapat berjalan lebih baik. Kami berharap seluruh rekomendasi ini dapat ditindaklanjuti secara optimal oleh pemerintah daerah,” ujarnya dikutip MCRiau.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif sebagai kunci keberhasilan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Dengan kolaborasi yang kuat, program pembangunan diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat Riau.