PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mendapat sorotan tajam dari DPRD Riau terkait pengelolaan aset daerah. Pemprov dinilai belum serius menginventarisasi dan mengoptimalkan aset yang sebenarnya berpotensi menjadi sumber pendapatan untuk memperkuat APBD.
Kritik tersebut disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD Riau, Eva Yuliana, setelah pihaknya memanggil Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau untuk membahas potensi aset dan pendapatan daerah.
Eva mengaku kecewa karena hingga kini pemerintah daerah dinilai belum memiliki data yang lengkap dan jelas mengenai aset-aset milik Pemprov Riau yang dapat dimanfaatkan untuk menambah pendapatan.
"Saya sudah panggil BPKAD dan Bapenda, ternyata sampai sekarang belum jelas aset pemerintah di mana saja yang bisa dimanfaatkan untuk potensi peningkatan APBD Riau di tengah kondisi defisit fiskal ini," ujar Eva, Selasa (1/9/2026).
Menurut Eva, persoalan tersebut menjadi semakin serius di tengah kondisi fiskal daerah yang membutuhkan tambahan sumber pendapatan. Ia menilai optimalisasi aset seharusnya menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk memperluas ruang fiskal.
Ia menduga masih terdapat banyak aset milik Pemprov Riau yang terbengkalai atau belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, aset tersebut dibangun maupun diperoleh menggunakan uang rakyat sehingga semestinya mampu memberikan manfaat kembali kepada masyarakat.
"Seharusnya pemerintah bekerja dengan baik mengejar potensi yang selama ini belum terkelola dengan baik, terutama aset yang banyak terbengkalai dan tidak termanfaatkan dengan baik," tegasnya.
Eva mempertanyakan sikap pemerintah yang dinilai belum mampu menyelesaikan persoalan tersebut. Menurutnya, pengelolaan aset tidak boleh berhenti sebatas pencatatan administratif tanpa melihat potensi ekonomi yang dapat dihasilkan.
"Sampai kapan seperti ini? Bagaimana kita mengejar dan menggenjot APBD kita lebih besar lagi kalau pemerintah tidak serius?" ujarnya.
Ia juga menyoroti persoalan penertiban aset daerah yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemprov Riau. Terlebih, persoalan aset kerap menjadi catatan dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Karena itu, Eva meminta Pemprov Riau segera melakukan pendataan dan penertiban aset secara menyeluruh. Setelah status dan administrasinya jelas, aset yang memiliki nilai ekonomi harus dikelola secara produktif agar dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
"Kita punya aset yang banyak, termasuk aset pemerintah provinsi di Batam yang sampai sekarang tidak jelas masa depannya dan pendapatan untuk daerah," ujar Eva.
Menurut Eva, persoalan aset tidak bisa terus dibiarkan karena pemerintah membutuhkan berbagai sumber pendapatan untuk memperkuat kemampuan fiskal. Ia meminta pemerintah menjadikan aset daerah sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan penerimaan, bukan sekadar menjadi beban administrasi.
Eva menegaskan Komisi III DPRD Riau akan mendorong Pemprov Riau agar lebih serius mengelola seluruh aset yang dimiliki. Baginya, aset daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat karena berasal dari uang rakyat.
"Jadi kami meminta pemerintah serius kelola aset ini, karena membangunnya pakai uang rakyat," tegasnya.
