JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memberikan izin prinsip kepada Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) atau Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) pada 4 Maret 2025.

Direktur ICDX, Nursalam, menyatakan bahwa izin prinsip yang diberikan oleh OJK ini merupakan tindak lanjut dari UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

Izin prinsip tersebut tercantum dalam Surat OJK No. S-115/PM.02/2025 tentang Persetujuan Prinsip Penyelenggara Infrastruktur Pasar Derivatif Keuangan sebagai Penyelenggara Sarana Transaksi atas Perdagangan Derivatif Keuangan dan Produk Derivatif Keuangan kepada Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia.

"Dengan terbitnya izin prinsip ini, kami melihatnya sebagai langkah maju bagi ICDX dalam implementasi UU PPSK," ujar Nursalam dalam keterangan resmi yang diterima pada Selasa (18/3/2025).

Nursalam menjelaskan bahwa izin prinsip ini mencakup dua hal: ICDX sebagai penyelenggara sarana transaksi perdagangan derivatif keuangan dan izin prinsip terkait produk derivatif keuangan yang diperdagangkan di ICDX.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa izin prinsip ini juga merupakan bagian dari proses transisi ICDX dan Indonesia Clearing House (ICH) dalam perdagangan derivatif keuangan di pasar modal, yang pengawasan dan pengaturannya kini beralih dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kepada OJK.

Untuk tahap transisi selanjutnya, sesuai dengan POJK No. 1 Tahun 2025, ICDX akan mengajukan izin operasi sesuai ketentuan yang berlaku, yang harus diajukan paling lambat dua tahun setelah POJK No. 1/2025 diterbitkan.

"Kami sedang mempersiapkan dan memenuhi berbagai dokumen yang diperlukan untuk proses ini," tambah Nursalam.

Sebagai informasi, dalam UU PPSK, pengawasan dan pengaturan perdagangan derivatif keuangan di pasar modal kini berada di bawah OJK, sementara derivatif keuangan dengan underlying yang mencakup instrumen pasar uang dan instrumen pasar valuta asing akan tetap berada di bawah pengawasan Bank Indonesia, seperti yang dilansir dari bisnis.(*)

BERITA LAINNYA
Gubernur Riau Soroti Krisis Pengawasan Hutan: Hanya 80 Polhut Jaga 4,8 Juta Hektare Nasdem Minta Afni–Syamsurizal Penuhi Janji Politik dan Pro-Rakyat di Siak ASITA Apresiasi Presiden Prabowo Cabut Izin Tambang Nikel di Raja Ampat		Kluivert Akui Jepang Terlalu Kuat Usai Kekalahan 0-6 Timnas Indonesia Satu Lagi Jemaah Haji Asal Riau Wafat di Makkah, Total Tujuh Orang Meninggal Sidang Korupsi Eks Pj Walikota Pekanbaru Risnandar Ditunda 2 Pekan, Ini Alasannya