JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur bergerak cepat menangani insiden penembakan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM). Peristiwa tragis yang terjadi pada Jumat (24/1) dini hari itu mengakibatkan satu WNI asal Riau meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka-luka.

“Pada 27 Januari 2025, KBRI Kuala Lumpur telah menerima informasi dari Polis Diraja Malaysia (PDRM) bahwa WNI yang meninggal dunia berinisial B, berasal dari Provinsi Riau,” demikian pernyataan resmi Kemlu yang dirilis pada Senin (27/1/2025).

Kemlu menyatakan bahwa jenazah korban masih berada di Malaysia dan akan dipulangkan ke Indonesia setelah proses autopsi selesai. “KBRI akan menjalankan seluruh prosedur pemulasaran jenazah serta memfasilitasi pemulangan ke daerah asal,” ujar Kemlu.

Sementara itu, empat WNI yang mengalami luka-luka telah mendapatkan perawatan di rumah sakit setempat. KBRI Kuala Lumpur memastikan kondisi mereka kini stabil dan akan menemui mereka melalui akses kekonsuleran pada Rabu (29/1).

Insiden ini bermula pada Jumat (24/1) sekitar pukul 03.00 pagi waktu setempat, ketika APMM melakukan penembakan terhadap sebuah kapal di perairan Tanjung Rhu, Selangor. Menurut pihak Malaysia, penembakan dilakukan setelah para penumpang kapal diduga melakukan perlawanan.

Namun, tindakan tersebut mendapat sorotan dari pihak Indonesia. Kemlu dan KBRI mendesak adanya investigasi menyeluruh untuk mengungkap fakta-fakta di balik kejadian tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh APMM.

Sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap WNI yang terdampak, KBRI Kuala Lumpur telah mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia. Nota ini meminta penyelidikan transparan dan akuntabel terkait insiden tersebut.

“Kemlu dan KBRI Kuala Lumpur akan terus memantau perkembangan kasus ini serta memberikan pendampingan kekonsuleran dan hukum guna memastikan hak-hak WNI dipenuhi dalam sistem hukum Malaysia,” tutup Kemlu dikutip dari detikcom. (*)