JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mendorong penguatan langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring meningkatnya indikasi fenomena El Nino pada pertengahan 2026.

Perubahan pola iklim tersebut diperkirakan berdampak pada penurunan curah hujan dan meningkatnya risiko kekeringan, khususnya di wilayah Sumatra dan Kalimantan.

Tenaga Ahli APHI bidang geospasial, hidrometeorologi, dan mitigasi perubahan iklim, Asep Karsidi, menyampaikan bahwa dinamika iklim tahun ini menunjukkan pergeseran menuju El Nino yang perlu diantisipasi sejak dini.

“Transisi menuju El Nino berpotensi menurunkan curah hujan secara signifikan, terutama di Sumatra dan Kalimantan, sehingga meningkatkan risiko kekeringan,” ujarnya dalam diskusi daring APHI, Kamis (23/4/2026).

Ia menilai periode April hingga awal Mei menjadi fase krusial untuk melakukan langkah pencegahan sebelum memasuki puncak musim kemarau. Upaya tersebut mencakup penguatan sistem pemantauan serta pengelolaan sumber daya air berbasis prediksi iklim.

Selain itu, pemanfaatan teknologi dinilai menjadi bagian penting dalam strategi mitigasi. Salah satunya melalui penerapan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk menjaga kelembapan lingkungan, jika dilakukan pada waktu yang tepat.

Ketua Umum APHI, Soewarso, mengingatkan seluruh anggota untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat langkah pencegahan di lapangan.

“Kita harus melakukan antisipasi secara maksimal dengan berbagai upaya pencegahan yang tersedia,” tegasnya.

Menurut Soewarso, karhutla tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling berkaitan, termasuk aspek sosial dan budaya masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Ia menekankan pentingnya pendekatan menyeluruh, tidak hanya pada penanganan teknis, tetapi juga pada aspek sosial. Upaya di tingkat tapak perlu diperkuat melalui patroli rutin, penyediaan sarana pengendalian kebakaran, serta edukasi kepada masyarakat.

APHI memandang karhutla sebagai fenomena sistemik yang dipengaruhi interaksi antara faktor atmosfer, hidrologi, dan aktivitas manusia. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan pendekatan terpadu yang mencakup prediksi iklim, pengelolaan air, pemanfaatan teknologi, hingga pengendalian pembukaan lahan.

Organisasi tersebut juga mendorong kolaborasi multipihak antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Peran pemerintah pusat dan daerah dinilai penting, terutama dalam sosialisasi dini serta penguatan kapasitas Masyarakat Peduli Api agar upaya pencegahan berjalan efektif dan berkelanjutan.