JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mendesak pemerintah segera melakukan audit menyeluruh terhadap ribuan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga bermasalah.

Desakan itu disampaikan menyusul temuan adanya pembengkakan jumlah titik SPPG yang berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran negara hingga lebih dari Rp1 triliun per bulan.

Menurut Yahya, audit harus dilakukan untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran maupun operasional program yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah tersebut.

"Jika terdapat kejanggalan atau penyimpangan pembayaran, hendaknya dilakukan audit terhadap seluruh dapur yang terindikasi bermasalah," kata Yahya Zaini kepada wartawan, Jumat (12/6/2026).

Politikus Partai Golkar itu menegaskan Badan Gizi Nasional (BGN) harus lebih cermat dan selektif dalam melakukan pencairan dana operasional kepada setiap dapur MBG.

Ia mengingatkan agar pembayaran tidak dilakukan secara otomatis tanpa verifikasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

"BGN harus berhati-hati dan memastikan pembayaran dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai ada pembayaran yang tidak sesuai dengan pengeluaran riil yang dilakukan oleh setiap dapur," ujarnya.

Yahya juga meminta BGN memberikan sanksi tegas terhadap pengelola dapur yang terbukti melakukan pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan program.

Menurutnya, dapur yang terbukti bermasalah harus dihentikan sementara operasionalnya hingga seluruh persoalan dapat diselesaikan.

"Jika terbukti terjadi penyimpangan, sebaiknya dapur tersebut diberikan sanksi berupa penghentian sementara operasionalnya sampai proses evaluasi dan perbaikan dilakukan," tegasnya.

Ia menilai kasus ini harus menjadi momentum bagi BGN untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap tata kelola program MBG agar lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

"Ini menjadi momentum bagi BGN untuk memperbaiki seluruh kelemahan dan kekurangan yang ada. Jangan sampai kasus kelebihan pembayaran atau pemborosan anggaran kembali terjadi di masa mendatang," katanya.

Yahya menekankan bahwa setiap rupiah yang digunakan dalam program MBG harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak boleh terbuang akibat lemahnya pengawasan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkap adanya pembengkakan jumlah titik SPPG yang diduga berkaitan dengan praktik jual beli titik.

Menurut Zulhas, target awal pembangunan dapur MBG di luar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) hanya sebanyak 21 ribu titik. Namun berdasarkan laporan terbaru, jumlahnya meningkat menjadi 27.877 titik atau bertambah 6.877 titik dari rencana awal.

Selain itu, di wilayah 3T yang semula direncanakan sebanyak 2.000 titik, jumlahnya dilaporkan meningkat menjadi 8.617 titik.

Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya pemborosan anggaran dalam jumlah besar apabila tidak segera dilakukan verifikasi dan penataan ulang terhadap seluruh titik yang telah terdaftar dalam program MBG.

Karena itu, DPR meminta pemerintah, Badan Gizi Nasional, serta aparat penegak hukum untuk mengusut setiap indikasi penyimpangan dan memastikan program MBG berjalan sesuai tujuan awal, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat secara efektif, transparan, dan tepat sasaran.