JAKARTA – Rencana pemerintah mewajibkan ekspor kelapa sawit melalui badan usaha milik negara (BUMN) mulai menuai penolakan dari kalangan petani.

Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia atau POPSI menilai kebijakan ekspor satu pintu melalui BUMN berpotensi memicu monopoli perdagangan sawit nasional.

Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto, mengatakan skema tersebut memiliki kemiripan dengan tata niaga cengkeh pada era Orde Baru yang dinilai pernah menimbulkan persoalan besar bagi petani.

“Kami mempertanyakan mengapa kebijakan sebesar ini dibahas tanpa melibatkan petani sawit. Sawit bukan hanya soal ekspor, tetapi menyangkut hidup jutaan keluarga petani dan ekonomi daerah di seluruh Indonesia,” ujar Darto.

Menurut POPSI, penunjukan BUMN sebagai eksportir tunggal berpotensi memusatkan jalur perdagangan sawit hanya kepada kelompok tertentu. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang munculnya rente ekonomi dan elite capture.

Darto juga menyinggung pola tata niaga cengkeh melalui Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) pada masa lalu yang disebut memicu praktik monopoli dan merugikan petani.

Jika akses ekspor hanya dikendalikan melalui satu pintu, POPSI khawatir persaingan perdagangan akan melemah sehingga posisi tawar petani ikut menurun.

“Dalam kondisi itu, harga tandan buah segar (TBS) sawit dinilai rentan ditekan,” katanya.

Selain itu, POPSI menilai industri sawit saat ini jauh lebih kompleks dibanding tata niaga komoditas pada masa lalu. Perdagangan sawit Indonesia telah terhubung langsung dengan pasar global dan sistem perdagangan internasional.

Organisasi tersebut mengingatkan mekanisme ekspor yang terlalu tertutup dapat memengaruhi kepercayaan pembeli internasional dan berisiko menurunkan daya saing Indonesia di pasar global.

“Jika mekanisme ekspor terlalu tertutup atau terlalu politis, Indonesia dikhawatirkan kehilangan kepercayaan pembeli internasional dan daya saing global,” ujar Darto.

Menurut POPSI, dampak kebijakan itu nantinya tidak hanya dirasakan perusahaan besar, tetapi juga petani sawit mandiri yang berpotensi menjadi pihak paling terdampak apabila persaingan pembelian CPO dan TBS melemah.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan menunjuk BUMN sebagai eksportir tunggal untuk sejumlah komoditas strategis.

Tahap awal kebijakan tersebut mencakup minyak kelapa sawit, batu bara, dan ferro alloy.

Prabowo mengatakan kebijakan itu bertujuan memperkuat pengawasan ekspor sekaligus menekan praktik under invoicing, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor.

“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi ferro alloy, kita wajibkan penjualannya harus melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah RI sebagai pengekspor tunggal,” kata Prabowo.