www.halloriau.com


Ekonomi
BREAKING NEWS :
RAPBD Pekanbaru 2027 Dipatok Rp3,04 Triliun, Ini Sektor yang Jadi Prioritas
 
Petani Sawit Riau Jangan Hanya Jual TBS, Pemerintah Dorong Koperasi Bangun Pabrik
Rabu, 18 November 2026 - 15:15:45 WIB
Wamenkop Farida Farichan (tengah).
Wamenkop Farida Farichan (tengah).

PEKANBARU – Petani kelapa sawit di Provinsi Riau didorong memperluas peran dalam industri perkebunan, tidak hanya sebagai produsen tandan buah segar (TBS), tetapi juga terlibat dalam pengolahan hingga menghasilkan produk turunan bernilai ekonomi tinggi.

Salah satu upaya yang didorong pemerintah adalah pengembangan pabrik kelapa sawit berbasis koperasi. Melalui skema tersebut, petani diharapkan memiliki kesempatan lebih besar untuk menikmati nilai tambah dari industri sawit, yang selama ini lebih banyak diperoleh perusahaan pengolahan.

Dorongan itu disampaikan Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) RI, Farida Farichan, saat menghadiri Seminar Nasional Reforma Agraria Sawit Berbasis Koperasi di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, Rabu (18/11/2026).

Seminar tersebut mengangkat tema "Dari Penguasaan Kembali Negara Menuju Kepemilikan Kolektif Rakyat".

Farida mengatakan, koperasi harus menjadi instrumen bagi petani untuk mengembangkan usaha perkebunan secara terintegrasi. Artinya, aktivitas koperasi tidak cukup hanya mengelola kebun dan menjual hasil panen, tetapi juga perlu diarahkan pada sektor pengolahan dan industri hilir.

"Petani harus didorong untuk masuk ke dalam rantai pasok industri sawit. Jangan hanya berhenti pada produksi di kebun, tetapi juga harus memiliki kesempatan dalam pengolahan hingga menghasilkan produk turunan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi," ujarnya.

Menurut Farida, keberadaan pabrik kelapa sawit yang dikelola koperasi dapat memberikan peluang bagi petani untuk mendapatkan nilai tambah dari hasil perkebunan mereka.

Selama ini, sebagian besar petani masih berada pada sektor hulu dengan menjual TBS kepada perusahaan pengolahan. Sementara proses pengolahan menjadi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) hingga berbagai produk turunannya lebih banyak dikuasai industri pengolahan.

Melalui penguatan koperasi, pemerintah ingin membuka ruang agar petani dapat terlibat lebih jauh dalam rantai industri tersebut, termasuk dalam kepemilikan dan pengelolaan usaha pengolahan.

Farida menilai Riau memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri sawit berbasis koperasi. Pada 2025, produksi CPO di provinsi ini tercatat sekitar 9,46 juta ton atau hampir 20 persen dari total produksi nasional.

Besarnya produksi tersebut dinilai menjadi peluang untuk mendorong petani dan koperasi membangun usaha perkebunan yang lebih terintegrasi.

Namun, pengembangan industri tersebut membutuhkan dukungan kelembagaan koperasi yang kuat, kepastian pengelolaan lahan, serta akses pembiayaan yang memadai.

Karena itu, Farida menekankan pentingnya pengelolaan koperasi secara profesional agar mampu menjalankan usaha berskala besar dan memiliki daya saing.

Ia juga menginginkan koperasi memiliki posisi yang kuat dan sejajar dengan badan usaha milik negara (BUMN) maupun perusahaan swasta.

"Melalui koperasi, kita ingin memastikan bahwa rakyat tidak hanya menjadi penonton dalam kegiatan ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari kepemilikan dan pengelolaan usaha," jelasnya.

Selain mendorong pembangunan pabrik kelapa sawit, pemerintah juga menaruh perhatian pada perluasan akses petani terhadap lahan perkebunan.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah komitmen alokasi 20 persen lahan untuk kebun plasma yang dikelola petani melalui koperasi. Target alokasi tersebut mencapai sekitar 250 ribu hektare, sebagaimana tertuang dalam kesepakatan pada 2 Juli 2026.

Kebijakan ini diharapkan dapat memperluas kesempatan masyarakat dalam mengelola perkebunan sawit secara kolektif melalui kelembagaan koperasi.

Dengan kepastian lahan dan pengelolaan bersama, petani diharapkan memiliki fondasi usaha yang lebih kuat untuk meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan.

Farida menegaskan, reforma agraria tidak boleh hanya dimaknai sebagai penataan maupun penguasaan kembali aset lahan oleh negara. Lebih dari itu, masyarakat harus memperoleh kepastian kepemilikan, akses pengelolaan, serta kesempatan meningkatkan kesejahteraan dari lahan yang dimanfaatkan.

"Reforma agraria harus mampu memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Tidak hanya sebatas penguasaan atau penataan aset lahan, tetapi bagaimana masyarakat memiliki akses untuk mengelola, mengembangkan, dan memperoleh nilai tambah ekonomi dari lahan tersebut," ujarnya.

Untuk mendukung pengembangan industri sawit berbasis koperasi, pemerintah juga mendorong tersedianya skema pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan.

Farida menyebut kebutuhan modal dapat dipenuhi melalui partisipasi anggota maupun pembiayaan berbasis proyek. Dukungan pendanaan tersebut diperlukan karena pembangunan pabrik kelapa sawit membutuhkan investasi besar, mulai dari penyediaan fasilitas produksi, peralatan pengolahan, hingga biaya operasional.

Tanpa dukungan modal yang memadai dan tata kelola profesional, koperasi akan menghadapi tantangan untuk bersaing dengan perusahaan pengolahan yang telah lebih dahulu berkembang.

Karena itu, penguatan kelembagaan dan kesiapan manajemen menjadi aspek penting sebelum koperasi memasuki bisnis pengolahan kelapa sawit.

Farida berharap seminar nasional tersebut dapat memperkuat sinergi berbagai pihak dalam mewujudkan reforma agraria sawit berbasis koperasi.

Menurutnya, program tersebut membutuhkan keterlibatan banyak pihak dan tidak dapat dijalankan pemerintah sendiri. Dukungan pemerintah daerah, BUMN, lembaga pembiayaan, perbankan, akademisi, hingga organisasi petani diperlukan agar program dapat berjalan optimal.

Dalam kegiatan tersebut, Farida hadir mewakili Kementerian Koperasi. Ia didampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Riau, Helmi, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, serta Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

Sumber: tribunnews


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)


BERITA LAINNYA    
Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho.(foto: pgi)RAPBD Pekanbaru 2027 Dipatok Rp3,04 Triliun, Ini Sektor yang Jadi Prioritas
Polisi sita pupuk diduga palsu di Rohul.(foto: mcr)Polisi Temukan 9,7 Ton Pupuk Diduga Palsu di Rohul, Ini Modus Pelakunya
ist.BRK Syariah Hadirkan Solusi Digital untuk Pembayaran Tiket Penyeberangan
  Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto temui Komisi II DPR RI.(foto: mcr)SF Hariyanto Temui Komisi II DPR, Beasiswa ke China Jadi Agenda Riau
ist.BRK Syariah Dorong Penguatan Layanan, Keunikan Perbankan Syariah Tak Sekadar Akad
Agung Toyota menggelar Toyota Expo 2026 di Mal SKA Pekanbaru pada 18–22 November.Agung Toyota Riau Kembali Gelar Toyota Expo 2026 “Infinity Space” Hadirkan Inovasi dan Masa Depan Mobilitas
Komentar Anda :

 
Potret Lensa
Pengumuman dan Penyerahan Penghargaan LKJ Raja Ali Kelana 2026
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2026 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved