PEKANBARU - Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Mahyeldi resmi memperpanjang status tanggap darurat bencana menyusul masih berlangsungnya proses pencarian korban banjir, banjir bandang, dan tanah longsor di sejumlah daerah, Selasa (9/12/2025).

Perpanjangan status tersebut didasarkan pada kondisi lapangan yang belum sepenuhnya pulih, termasuk kerusakan sarana dan prasarana dasar serta fasilitas umum yang masih menghambat aktivitas masyarakat.

Dengan diperpanjangnya status darurat, Pos Komando (Posko) Terpadu dan Pos Pendamping Provinsi dapat mengoptimalkan pengerahan sumber daya, baik di tingkat daerah maupun dukungan nasional.

Perluasan masa tanggap darurat ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 360-803-2025 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor, dan Angin Kencang di Wilayah Provinsi Sumbar Tahun 2025 yang berlaku sejak 9 hingga 22 Desember 2025 atau selama 14 hari. Sebelumnya, status tanggap darurat berakhir pada 8 Desember 2025.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi, menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil demi percepatan penanganan kondisi darurat di wilayah terdampak.

“Kita putuskan untuk perpanjangan tanggap darurat sampai tanggal 22 Desember nantinya,” ujar Mahyeldi.

Ia juga meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk segera melengkapi pendataan dampak bencana sebagai dasar penyusunan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi ke depan.

“Kita harapkan kepada bupati dan wali kota untuk melengkapi seluruh data agar langkah rehab dan rekon bisa segera disiapkan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Pemprov Sumbar menyatakan tengah menghitung kebutuhan anggaran dan sumber daya yang diperlukan dalam proses pemulihan wilayah terdampak.

Berdasarkan data Pos Pendamping Nasional per Senin (8/12/2025), tercatat korban meninggal dunia sebanyak 234 orang, 95 orang dilaporkan hilang, dan 20.474 warga mengungsi di berbagai titik.

Sementara itu, Posko di tingkat kabupaten dan kota terus mendapatkan dukungan penuh dari Posko Terpadu, Pos Pendamping Nasional, serta berbagai elemen masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan sektor usaha.

Hingga saat ini, perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, jaringan distribusi air bersih, dan distribusi bantuan kemanusiaan masih berlangsung secara intensif.