PADANG – Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memastikan tidak ada penambahan korban meninggal dunia akibat bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat. Namun, hingga kini masih terdapat puluhan warga yang dilaporkan hilang.

“Betul apa yang disampaikan Bapak Gubernur, tidak ada penambahan korban jiwa. Namun sampai saat ini masih ada 72 warga yang dinyatakan hilang,” ujar Letjen Suharyanto saat Rapat Koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Selasa (13/1/2025).

Suharyanto menjelaskan, dampak bencana yang terjadi pada akhir November 2025 tersebut masih menyisakan 10.854 warga yang secara data tercatat berada di lokasi pengungsian. Meski begitu, kondisi faktual di lapangan menunjukkan sebagian besar warga telah kembali ke rumah masing-masing.

“Secara data masih tercatat 10.854 orang mengungsi. Namun realitasnya, banyak yang sudah kembali ke rumah. Pengungsi di tenda-tenda terpusat juga sudah jarang, berbeda dengan kondisi di Sumatera Utara dan Aceh,” jelasnya.

Bencana hidrometeorologi tersebut berdampak pada 12 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Wilayah terdampak meliputi Kabupaten Pasaman Barat, Agam, Padang Panjang, Kota Padang, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Solok, Kabupaten Solok, Limapuluh Kota, Tanah Datar, Padang Pariaman, Kota Pariaman, dan Kabupaten Pesisir Selatan.

Menurut Suharyanto, penetapan wilayah terdampak didasarkan pada surat status tanggap darurat yang diajukan masing-masing bupati dan wali kota kepada pemerintah pusat.

“Penetapan ini sesuai dengan surat status tanggap darurat yang sebelumnya diajukan oleh kepala daerah,” ujarnya.

Ia memastikan, saat ini seluruh daerah di Sumatera Barat telah mencabut status tanggap darurat dan memasuki fase transisi darurat menuju pemulihan.

“Dapat kami laporkan, tidak ada lagi kabupaten dan kota di Sumatera Barat yang berstatus tanggap darurat. Seluruhnya sudah masuk masa transisi ke pemulihan,” ungkapnya.

Meski status tanggap darurat telah berakhir, BNPB menegaskan penyaluran bantuan logistik bagi para korban tetap berlanjut. Menurutnya, anggapan bahwa bantuan akan berhenti setelah masa tanggap darurat selesai merupakan informasi yang keliru.

“Terkait anggapan jika tanggap darurat selesai maka logistik berhenti, itu tidak benar. Bantuan logistik tetap kita salurkan,” tegas Suharyanto.

Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih terus menjalankan berbagai operasi pendukung, termasuk operasi udara untuk distribusi bantuan serta operasi modifikasi cuaca guna menekan potensi bencana susulan.

“Operasi udara untuk pendorongan logistik dan modifikasi cuaca masih berjalan. BMKG menyampaikan bahwa modifikasi cuaca baru bisa dikendorkan di Aceh, sementara Sumatera Barat belum,” pungkasnya.