JAKARTA – Penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di lingkungan PT Pertamina (Persero) terus bergulir. Pada Rabu (14/5), tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung memeriksa 18 orang saksi, termasuk mantan Manajer PT Pertamina Patra Niaga (PPN) berinisial ABP.

Para saksi diperiksa dalam rangka penguatan alat bukti dan kelengkapan berkas perkara, yang menjerat tersangka berinisial YF dan sejumlah pihak lainnya.

“Delapan belas saksi diperiksa terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada periode 2018 hingga 2023, dengan tersangka atas nama YF dan kawan-kawan,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, dalam keterangan tertulis, Rabu (14/5).

Menurut Harli, pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut merupakan bagian dari upaya melengkapi pemberkasan sebelum proses hukum lebih lanjut dilakukan.

Daftar Lengkap Saksi yang Diperiksa:

- ABP – Manajer PT Pertamina Patra Niaga (PPN) periode 2022

- MP – BP Berau Ltd.

- AW – Direktur PT Jenggala Maritim Nusantara (JMN)

- AT – Karyawan PT JMN (Bidang Operasi/Tender)

- MR – Direktur PT Pertamina International Shipping (PIS)

- AS – Tonnage Management PT PIS

- AAHP – Price & Forecasting Direktorat Pemasaran dan Niaga Pertamina (2016–2019), kini Manager Key Account Customer PT PIS

- TB – Manager Key Account Customer PT PIS

- FA – Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM

- OH – Direktur PT Triputra Energi Megatara (TEM)

- YP – Manager Commercial PT Pertamina (2018–2019)

- LSH – Manager Product Trading PT Pertamina (2016–2020)

- AP – Manager Key Account (2018–2021), kini Direktur PT PIS

- ID – Manager Trading Analysis & Development (TAD) PT PPN (2021–2024)

- NAL – VP Controller PT PPN

- HW – SVP Integrated Supply Chain PT Pertamina

- AS – Direktur Keuangan PT PPN

- MN – Exxon Mobil Cepu Limited

Kejagung menegaskan komitmennya untuk menuntaskan pengusutan kasus ini secara transparan dan akuntabel, demi menegakkan hukum serta menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan sumber daya energi nasional, seperti yang dilansir dari fajar.(*)