PEKANBARU - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan atau 'jatah preman' terkait anggaran Dinas PUPR-PKPP Riau, Senin (9/11/2026).

Sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut menghadirkan terdakwa Marjani, mantan ajudan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid.

SF Hariyanto tampak hadir di ruang persidangan mengenakan kemeja putih lengan panjang dan celana hitam. Selain Plt Gubri, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menghadirkan empat saksi lainnya untuk memberikan keterangan dalam perkara tersebut.

Kasus ini menjadi sorotan karena dalam dakwaan JPU KPK terungkap adanya dugaan pengumpulan uang dari sejumlah Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Dinas PUPR-PKPP Riau dengan total mencapai Rp3,55 miliar.

Uang tersebut diduga dikumpulkan melalui setoran yang dikaitkan dengan penambahan anggaran pada masing-masing UPT.

Dalam dakwaannya, JPU KPK menyebut praktik pengumpulan uang tersebut berlangsung sejak April hingga November 2025. Sejumlah lokasi yang disebut menjadi tempat penyerahan uang di antaranya Rumah Dinas Gubernur Riau, Kantor Dinas PUPR-PKPP Riau, serta Kantor Bappeda.

Terdakwa Marjani disebut menerima uang dalam beberapa tahap. Salah satu rangkaian penyerahan uang disebut berasal dari total Rp1 miliar yang diberikan secara bertahap di Rumah Jabatan Gubernur Riau.

JPU mengungkapkan, Marjani menerima lima kali penyerahan uang dengan rincian Rp300 juta, Rp200 juta, Rp180 juta, Rp170 juta, dan Rp100 juta.

Dari lima kali penyerahan tersebut, total uang yang disebut diterima Marjani mencapai Rp950 juta.

Selain itu, JPU KPK juga mengungkap dugaan aliran uang sebesar Rp450 juta yang diserahkan kepada Abdul Wahid melalui Marjani menjelang keberangkatan rombongan ke Malaysia pada awal November 2025.

Uang tersebut disebut diperuntukkan bagi kebutuhan operasional Abdul Wahid selama perjalanan, termasuk rencana ziarah ke makam Tuan Guru Sayid di Negeri Sembilan, Malaysia.

Perkara yang menjerat Marjani ini merupakan bagian dari rangkaian kasus dugaan pemerasan yang sebelumnya juga menyeret Abdul Wahid, mantan Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau M Arief Setiawan, serta eks tenaga ahli gubernur Dani M Nursalam.

Ketiganya telah lebih dahulu menjalani proses persidangan dan masing-masing dijatuhi hukuman dua tahun penjara pada tingkat pengadilan pertama.

Perkara tersebut kemudian berlanjut ke tingkat banding. Dalam putusan banding, hukuman terhadap keempat terdakwa dalam perkara terkait bertambah dua kali lipat menjadi empat tahun penjara.

Sementara itu, Marjani menjalani proses persidangan secara terpisah.

Dalam perkara ini, JPU KPK mendakwa Marjani melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Marjani juga didakwa melanggar Pasal 12 huruf f juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023.

Sidang lanjutan ini menjadi bagian dari proses hukum untuk mengungkap lebih jauh dugaan aliran uang serta peran masing-masing pihak dalam perkara pemerasan anggaran di lingkungan Dinas PUPR-PKPP Riau.