INDRAGIRI HULU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hulu (Inhu) kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut.

Pencapaian tersebut ditandai dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Auditorium BPK RI Perwakilan Riau, Pekanbaru, Kamis (18/6/2026).

Laporan hasil pemeriksaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Indragiri Hulu, Ade Agus Hartanto, S.Sos., M.Si., dari Kepala BPK RI Perwakilan Riau yang diwakili Direktur Pengelolaan Pemeriksaan V.II Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V, Dr. Juska Meidy Enyke Sjam, S.E., M.M., AK, CSFA, CertDA, GRCE, CFrA, CIISA, ERMCP, CFE.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama satu dekade berturut-turut menjadi indikator kuat bahwa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu terus berkomitmen menerapkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam sambutannya, Dr. Juska Meidy Enyke Sjam memberikan apresiasi atas konsistensi Pemkab Inhu dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun.

"Opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan indikator kuat bahwa laporan keuangan daerah telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan. Kami berharap pencapaian ini tidak sekadar menjadi tradisi, tetapi terus menjadi pemacu untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik yang transparan," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Indragiri Hulu, Ade Agus Hartanto, menyampaikan rasa syukur atas capaian yang kembali diraih oleh daerah yang dipimpinnya tersebut.

Menurut Ade Agus, keberhasilan mempertahankan opini WTP ke-10 kalinya merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh perangkat daerah dalam menjaga integritas serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

"Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu kembali berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD Tahun 2025 yang ke-10 kali secara berturut-turut. Ini menjadi bukti nyata bahwa kami terus berupaya menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat melalui manajemen keuangan daerah yang bertanggung jawab," ujarnya.

Ia menegaskan, capaian tersebut tidak hanya menjadi prestasi administratif semata, tetapi juga menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama sepuluh tahun berturut-turut juga memperkuat posisi Kabupaten Indragiri Hulu sebagai daerah yang konsisten menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di tengah tuntutan keterbukaan informasi publik yang semakin tinggi.

Capaian tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran daerah dilakukan secara sehat, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Turut mendampingi Bupati Inhu dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Zulfahmi Adrian, AP., M.Si., Ketua DPRD Inhu Sabtu P. Sinurat, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Inhu Ria Herlina, SE., M.Ak., MH., serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.(Adv)