INHU - Pemkab Indragiri Hulu (Inhu) terus bergerak cepat dalam memperkuat penanganan kesejahteraan sosial di wilayahnya. Dalam rangkaian agenda Roadshow Pemkab Inhu jilid 2 ke Kementerian, Bupati Inhu yang diwakili oleh Kepala Dinas Sosial Inhu, Rika Varia Nora S.SiT MPH melakukan kunjungan ke Kementerian Sosial (Kemensos) yang diterima oleh Wakil Menteri Sosial (Wamensos) RI, Agus Jabo Priono, beserta jajaran pejabat teras Kemensos di Jakarta, Selasa (09/07/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Sosial Inhu memaparkan secara komprehensif kondisi objektif serta tantangan pembangunan sosial di Kab. Inhu. Poin-poin krusial yang dipaparkan meliputi pemutakhiran data DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) , efektivitas penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) , pemetaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) , pemenuhan hak penyandang disabilitas , hingga program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) serta Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH).
Untuk mengintervensi berbagai kendala tersebut, Dinas Sosial Inhu menyerahkan proposal usulan bantuan anggaran operasional dan pemberdayaan, yang Secara terperinci, usulan tersebut yaitu Fasilitasi ODGJ & ABH dengan permohonan bantuan Pengadaan unit armada operasional guna mempercepat mobilisasi evakuasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Selama ini, jarak geografis menuju tempat rujukan di Kota Pekanbaru yang memakan waktu cukup lama menjadi kendala klasik dalam penanganan kedaruratan.
Selanjutnya Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dengan mengalokasikan untuk pembangunan community center, sarana air bersih, fasilitas pendidikan, serta stimulan pemukiman sosial dan penghidupan berkelanjutan bagi warga KAT di Desa Rantau Langsat Kecamatan Batang Gansal dan rencana pemetaan di Kecamatan Rakit Kulim. Terakhir Pemberdayaan Sosial Ekonomi KPM PKH berupa bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk mendorong kemandirian finansial keluarga prasejahtera agar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan.
Merespons paparan tersebut, Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priono, memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen Pemkab Inhu khususnya dalam komitmen pemutakhiran data sosial. Menurut Wamensos, data yang akurat adalah kunci utama agar setiap program perlindungan dan pemberdayaan sosial dari pemerintah pusat bisa tepat sasaran.
Sebagai bentuk tindak lanjut, Wamensos langsung menginstruksikan jajaran direktorat terkait di Kemensos untuk memfasilitasi dan mengawal semua kebutuhan serta usulan yang diajukan oleh Pemkab Inhu. Seluruh usulan ini akan dilanjutkan secara teknis di masing-masing direktorat. Wamensos juga mengingatkan pentingnya kelengkapan dokumen resmi tertulis sebagai wujud tata kelola administrasi dan pertanggungjawaban yang akuntabel.
Pertemuan ini menjadi suntikan energi baru bagi jajaran Pemerintah Kab. Inhu. Melalui sinergi pusat dan daerah ini, Pemerintah Kab. Inhu berkomitmen untuk terus menjaga semangat hadir di tengah masyarakat, menghadirkan pelayanan sosial yang cepat, mudah, tepat sasaran, dan responsif 24 jam. (rls)
