KAMPAR – Pemerintah terus menggencarkan upaya penurunan angka stunting dan peningkatan gizi masyarakat melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sosialisasi program tersebut digelar di Kantor Desa Teratak, Kecamatan Rumbio, Kabupaten Kampar, Sabtu (21/6), dan dihadiri ratusan warga.
Program MBG menyasar berbagai kelompok rentan, antara lain anak-anak usia PAUD hingga sekolah menengah, santri, balita, ibu hamil dan menyusui, serta masyarakat miskin non-pendidikan termasuk anak-anak putus sekolah.
Sejumlah pejabat turut hadir dalam kegiatan ini, antara lain Anggota Komisi IX DPR RI Sahidin, Staf Sekretaris Deputi Bidang Prokerma Badan Gizi Nasional (BGN) Mochamad Halim, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar Zulfan Azmi, serta Kepala Desa Teratak Rumbio Etak Murlizar.
Dalam sambutannya, Sahidin menjelaskan bahwa program MBG bertujuan memberikan asupan gizi yang layak selama masa sekolah. Distribusi makanan akan dilakukan melalui Sentra Produksi dan Penyediaan Gizi (SPPG) yang berlokasi maksimal enam kilometer dari institusi pendidikan penerima manfaat.
“Ibu hamil dan menyusui akan menerima makanan bergizi langsung melalui posyandu dan puskesmas setempat,” ujar Sahidin.
Ia menambahkan, pemerintah menargetkan pembangunan 30.000 SPPG di seluruh Indonesia guna menjangkau wilayah terpencil dan memastikan distribusi gizi yang merata.
Sementara itu, Mochamad Halim dari BGN menyampaikan bahwa proses rekrutmen pengelola dapur SPPG sudah berjalan untuk batch pertama dan kedua, dan saat ini tengah berlangsung untuk batch ketiga.
“Setiap dapur SPPG wajib melibatkan ahli gizi, akuntan, serta kepala dapur. Mereka dapat berasal dari yayasan mana pun tanpa batasan,” jelas Halim.
Kepala Desa Teratak Rumbio, Etak Murlizar, mengatakan bahwa pemerintah desa telah memulai berbagai persiapan menyambut program MBG.
“Saat ini kami tengah merancang pembangunan desa sanitasi, meski lokasi implementasinya masih dalam kajian. Perencanaan dapur SPPG juga sedang dibahas, termasuk di Kecamatan Rumbio dan Desa Gintong Petai. Calon penerima manfaat di Desa Teratak telah mulai didata,” kata Murlizar.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Zulfan Azmi, menyatakan dukungannya terhadap program ini. Ia mendorong anggota dewan untuk aktif melakukan sosialisasi ke lima titik berbeda setiap pekan, sekaligus menyampaikan informasi program-program pemerintah lainnya seperti BPJS.
“Distribusi makanan bagi ibu hamil dan menyusui akan dilakukan langsung ke rumah masing-masing, tanpa melibatkan guru. Penentuan lokasi SPPG harus memenuhi standar, di antaranya tidak berdekatan dengan peternakan atau tempat pembuangan sampah, dan akan divalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri serta pemerintah daerah,” paparnya.
Dari sisi ketahanan pangan, pemerintah juga mendorong penggunaan bahan baku lokal sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi desa. Program MBG akan disalurkan melalui institusi pendidikan atau komunitas berbasis desa, bukan kepada individu secara langsung.
Anak-anak putus sekolah akan menjadi prioritas penerima manfaat pada tahap kedua, setelah target pendirian 50.000 SPPG di wilayah terpencil tercapai.
Sosialisasi ini menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG sangat bergantung pada kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah desa, DPRD, tenaga kesehatan, hingga masyarakat.
Program ini diharapkan menjadi solusi konkret dalam membentuk generasi Indonesia yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas di masa depan.(*)
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
.jpg)
