KAMPAR – Wajah sumringah tampak dari sejumlah warga di Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, saat menerima Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) program bantuan sembako dari Kementerian Sosial RI.
Bagi banyak keluarga penerima manfaat, bantuan tersebut menjadi harapan untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang.
Pada Tahun 2026, tercatat sebanyak 1.071 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kecamatan Kampar Utara menerima KKS bantuan sembako.
Wakil Bupati Kampar, Misharti mengatakan program bantuan sosial tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat.
“Program ini merupakan bukti nyata pemerintah hadir bersama masyarakat dalam perlindungan sosial sebagai hak warga negara,” ujar Misharti, dikutip Jumat (8/5/2026).
Ia berharap bantuan yang diberikan dapat membantu meringankan beban masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
Selain itu, Misharti mengingatkan pentingnya memastikan penyaluran bantuan dilakukan tepat sasaran agar benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
“Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum memperkuat komitmen bersama dalam membangun Kabupaten Kampar yang lebih sejahtera dan berkeadilan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kampar, Agustar menjelaskan penyaluran KKS merupakan bagian dari program bantuan sosial non tunai yang disalurkan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.
Menurutnya, secara keseluruhan terdapat 24.239 KKS baru Tahap I Tahun 2026 yang disalurkan di Kabupaten Kampar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.071 penerima berada di Kecamatan Kampar Utara.
“Proses verifikasi dan pendampingan dilakukan agar bantuan benar-benar sampai kepada keluarga yang berhak menerimanya,” ujar Agustar.
Penyaluran bantuan dilakukan bekerja sama dengan BRI serta mendapat pendampingan dari tenaga sosial guna memastikan proses distribusi berjalan aman, tertib, dan transparan.
Bagi masyarakat penerima manfaat, bantuan tersebut bukan hanya sekadar kartu bantuan, tetapi juga bentuk perhatian pemerintah agar kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi.(*)
