SELATPANJANG - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Cabang Tanjung Balai Karimun (TBK) Kawasan Selatpanjang mengundang peserta dari lintas sektoral untuk menghadiri Focus Group Discussion (FGD) terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking).

Pertemuan yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Grand Meranti, Kamis (2/11/2023) pagi itu dihadiri General Manager PT Pelindo cabang Tanjung Balai Karimun, Yusrizal, Kepala KSOP Kelas IV Selatpanjang Capt Leonard Natal Siahaan,
Junior Manajer Kawasan Selatpanjang Indra Ardiansah, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kepulauan Meranti, Iptu AGD Simamora SH MH, Plt Kepala Dinas Perhubungan, Syafrizal Ahmadi, perwakilan Imigrasi Selatpanjang, Bea Cukai, Kejari Kepulauan Meranti, Balai Karantina dan sejumlah wartawan.

Pelaksanaan forum ini diselenggarakan dalam rangka penguatan tugas dan fungsi instansi yang berwenang terkait pencegahan dan penindakan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural (NP).

Dalam FGD tersebut, PT Pelindo menghadirkan tiga narasumber yang berkompeten di bidangnya, diantaranya Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kepulauan Meranti, Iptu AGD Simamora SH MH, Kasi Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejari Kepulauan Meranti, Mega Tri Astuti Z, SH, MH dan Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal, Imigrasi Selatpanjang, Agnes Pramudya.

General Manager PT Pelindo cabang Tanjung Balai Karimun, Yusrizal dalam sambutannya mengatakan pihaknya dalam mengoperasikan pelabuhan lebih mengutamakan profit oriented namun tidak mengabaikan pelayanan.

Disebutkan, dalam beberapa tahun terakhir pihaknya juga tidak mendapatkan keuntungan yang maksimal, apalagi ditambah badai Covid-19 beberapa waktu lalu. Pada tahun 2024 mendatang, pihaknya berencana akan melakukan pembangunan trestel dan jembatan menuju ponton keberangkatan Internasional.

"Saat ini sudah masuk ke dalam tahapan lelang. Mudah-mudahan tahun 2024 mendatang dilakukan pembangunan dan sudah bisa langsung digunakan," kata Yusrizal.

Kedepannya, pihak Pelindo juga berencana akan melakukan rehabilitasi dan pembangunan baru terhadap fasilitas di Pelabuhan Tanjung Harapan, Selatpanjang.

"Selain mengutamakan keuntungan, tentunya kita melupakan memberikan kenyamanan fasilitas bagi penumpang. Kedepan kita sudah berencana melakukan pembangunan di Pelabuhan Tanjung Harapan, untuk itu dengan perbaikan fasilitas ini kami juga mohon doa dan dukungannya untuk kami melakukan penyesuaian tarif dari Rp 5 ribu menjadi Rp 10 ribu. Dengan pertimbangan fasilitas yang bagus dan pelabuhan di sekitarnya tarifnya juga sudah banyak yang disesuaikan," ungkapnya.

Ditambahkan, dalam mewujudkan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan melalui program Pelindo Berbagi dan Peduli. Pelindo Kawasan Selatpanjang juga telah menyalurkan CSR ke sekolah dan pinjaman lunak bagi UMKM senilai Rp 3 miliar rentang tahun 2015-2021.

Kepala KSOP Kelas IV Selatpanjang, Capt Leonard Natal Siahaan dalam sambutannya kegiatan yang dilaksanakan PT Pelindo ini sangat bagus dalam rangka mendukung penguatan tugas dan fungsi masing-masing pihak yang terlibat.

"Kegiatan ini merupakan suatu langkah yang baik untuk mendukung peran dan tugas kita masing-masing, kedepannya bisa dilakukan secara reguler dengan regulasi yang terbaru sehingga bisa saling sharing satu sama yang lain dan mengetahui langkah-langkah untuk perbaikan layanan kita kepada masyarakat," kata Capt Leonard.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kepulauan Meranti, Iptu AGD Simamora dalam pemaparan mengatakan jika kasus Human Trafficking ini sangat banyak terjadi di Indonesia khususnya Kabupaten Kepulauan Meranti yang notabene berada di wilayah perbatasan Singapore dan Malaysia.

"Human Trafficking sangat marak terjadi terutama di Kabupaten Kepulauan Meranti notabene merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia maupun Singapura. Kepulauan Meranti sendiri merupakan daerah transit penerima dan pengirim kasus trafficking in person dengan bentuk dan modus operasi yang berbeda-beda. Untuk itu Polda Riau dan Polres jajaran berupaya menanggulangi kasus Human trafficking ini bekerja sama dengan instansi terkait baik dalam negeri maupun luar negeri," kata Simamora.

Dikatakan, kasus ini menjadi perhatian bagi Polres Kepulauan Meranti, hal itu diwujudkan dengan telah dibentuknya Satgas TPPO.

Upaya mencegah adanya TPPO di wilayah Kabupaten termuda di Riau ini, Satuan Tugas (Satgas) akan melakukan pemantauan di pelabuhan tikus yang ada di Kepulauan Meranti.

"Polres Kepulauan Meranti sangat tanggap dengan kasus ini, oleh karenanya kita telah membentuk Satgas TPPO. Memang keberhasilan dari satgas dalam mengungkapkan kasus TPPO di Kepulauan Meranti kebanyakan di pelabuhan tikus, kami akan rutin melakukan patroli di wilayah perairan khusus nya pelabuhan tikus yang ada dan ini bersama kita lakukan dengan stakeholder lainnya," kata Simamora.

Ditambahkan Simamora, pihaknya juga telah rutin menggelar sosialisasi terkait hal tersebut untuk mencegah dan mendeteksi secara dini.

"Setelah membentuk Satgas, kami juga rutin menggelar rapat koordinasi dan kegiatan sosialisasi pencegahan yang kita lakukan di setiap sekolah dan lembaga lainnya," tuturnya.

Dijelaskan Simamora, terjadinya kasus TPPO disebabkan lemahnya pengawasan di wilayah perbatasan danbkurangnya pengawasan di pos tidak resmi selanjutnya pengetahuan masyarakat yang rendah serta penegakan hukum yang tidak optimal dan permasalahan

"Kendala lainnya yakni masih kurangnya
sosialisasi ke masyarakat, untuk itu terimakasih kami ucapkan kepada Pelindo yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini," ucapnya.

Untuk aksi selanjutnya, pihak terkait akan meningkatkan koordinasi bersama lintas instansi. Selain itu juga melakukan razia dengan tindakan preventif dan juga bersinergi bersama masyarakat.

Penulis : Ali Imroen