SELATPANJANG - Pemadaman listrik yang terus berulang di wilayah Kota Selatpanjang dan sekitarnya di Kabupaten Kepulauan Meranti kembali menjadi sorotan tajam. Selain mengganggu aktivitas masyarakat, pemadaman yang terjadi hampir setiap hari itu juga menyebabkan kerusakan pada berbagai peralatan elektronik warga.

Di banyak rumah, suara mesin genset kini lebih sering terdengar ketimbang tawa anak-anak. Warga mulai lelah dengan kondisi yang seolah tak kunjung membaik. 

Pemadaman listrik silih berganti. Ada yang sesuai jadwal yang disusun PLN, namun tak sedikit pula yang terjadi di luar jadwal—dengan alasan cuaca buruk, gangguan teknis, hingga tanpa pemberitahuan sama sekali. Pola pemadaman sudah hampir satu bulan yang tak menentu itu menambah panjang daftar kekecewaan masyarakat.

Puncaknya terjadi pada Jumat (24/10/2025). Setelah malam harinya listrik padam berjam-jam, siang harinya wilayah itu kembali sunyi karena tidak ada aktifitas yang bersumber dari listrik. Keluhan pun meluas, memenuhi laman media sosial dan grup-grup WhatsApp.

“Sudah malam padam, siang pun padam. Kami ini bayar listrik, bukan bayar gelap,” tulis seorang warga lainnya dengan nada geram.

Bagi sebagian masyarakat, listrik bukan lagi sekadar kebutuhan, tapi sumber kehidupan. Di tengah situasi ini, mereka hanya berharap agar pemerintah dan PLN benar-benar serius menuntaskan masalah kelistrikan yang sudah meresahkan ini.

Tanpa dikomandoi, ratusan warga Kota Selatpanjang, Jumat (24/10/2025) malam, tiba-tiba memadati halaman kantor Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN Selatpanjang. Aksi spontan itu terjadi sebagai bentuk luapan kekecewaan terhadap pemadaman listrik yang tak kunjung berakhir.

Suasana malam yang biasanya tenang berubah tegang. Di bawah cahaya lampu kendaraan dan senter ponsel, warga dari berbagai kalangan—mulai dari pemuda, ibu rumah tangga, hingga anak-anak—berkumpul dan menyerukan tuntutan mereka. “Kami butuh kepastian! Kapan listrik normal kembali?” teriak salah seorang warga dengan nada marah.

Demonstrasi malam itu seolah menjadi deja vu atas peristiwa serupa yang terjadi satu dekade lalu, tepatnya pada tahun 2014, ketika warga Selatpanjang juga menggeruduk kantor PLN karena pemadaman listrik berkepanjangan.

Dari pantauan di lokasi, di kantor ULP PLN Selatpanjang Jalan Yos Sudarso Selatpanjang, massa mulai berdatangan sejak waktu maghrib. Suara teriakan semakin keras, menular dari satu kelompok ke kelompok lain. Mereka menuntut jawaban dari pihak PLN—bukan sekadar alasan teknis, tetapi kepastian nyata.

“Kalau Kepala ULP PLN Selatpanjang, tidak mampu menuntaskan persoalan ini, lebih baik mundur saja dari jabatannya!” teriak seorang warga di tengah kerumunan yang disambut sorak dukungan.

Tak hanya kaum pria, para ibu dan anak-anak pun ikut berdiri di barisan depan. Beberapa di antaranya tampak mengabadikan dengan kamera Smartphone mereka. 

Suasana sempat memanas ketika sebagian warga mencoba masuk ke dalam kantor PLN. Mereka ingin mendengar langsung penjelasan dari pihak berwenang—mengapa listrik terus padam, dan sampai kapan mereka harus hidup dalam gelap.

Malam itu Selatpanjang menjadi saksi bagaimana kesabaran masyarakat akhirnya mencapai batas. Bagi mereka, listrik bukan hanya soal penerangan, melainkan simbol keadilan dan perhatian pemerintah terhadap daerah kepulauan yang kerap merasa terpinggirkan.

Situasi di kantor ULP PLN Selatpanjang pada Jum'at malam itu berlangsung tegang. Ratusan warga yang memadati area depan kantor PLN membuat aparat keamanan harus berjaga ketat untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Terlihat sejumlah anggota Polres Kepulauan Meranti berdiri di depan pagar kantor PLN, membentuk barisan pengamanan agar massa tidak menerobos masuk ke halaman. Kehadiran mereka menjadi tameng pertama untuk menjaga agar aksi protes masyarakat tidak berujung ricuh.

Selain aparat kepolisian, anggota Koramil 02 Tebingtinggi juga turut membantu pengamanan bersama personel Satpol PP Kabupaten Kepulauan Meranti. Mereka bahu membahu menjaga situasi agar tetap kondusif di tengah memanasnya emosi warga.

Di tengah suasana tersebut, tampak hadir sejumlah pejabat Pemkab Kepulauan Meranti, di antaranya Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Sudandri Jauzah, SH, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Drs. Irmansyah, M.Si, serta Asisten Administrasi Umum, Drs. M. Mahdi.

Sementara itu, dari unsur kepolisian hadir Wakapolres Kepulauan Meranti Kompol Maitertika, Kapolsek Tebingtinggi Iptu Daniel Bakkara, serta beberapa tokoh masyarakat seperti Haji Katan, Hendrizal alias Bocang, yang turut memantau jalannya aksi dan mencoba menenangkan warga agar tetap tertib.

Kehadiran unsur Forkopimda dan tokoh masyarakat tersebut menjadi penanda bahwa pemerintah daerah dan aparat keamanan berupaya menenangkan situasi serta menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pihak PLN agar permasalahan kelistrikan segera mendapatkan solusi.

Malam itu, suasana di depan kantor PLN Selatpanjang masih memanas. Ratusan warga berjejal di jalanan, sebagian membawa ponsel untuk merekam, sebagian lagi berteriak menuntut kejelasan. Di tengah gelombang suara yang menggema, seorang tokoh masyarakat yang dikenal lantang bersuara, Hendrizal alias Bocang, berdiri di hadapan massa.

Dengan suara parau namun tegas, Bocang mencoba menenangkan warga yang mulai kehilangan kesabaran. Ia mengingatkan bahwa Selatpanjang kini bukan lagi sekadar kecamatan kecil, melainkan ibu kota Kabupaten Kepulauan Meranti — yang seharusnya mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik dan profesional, termasuk pasokan listrik yang stabil.

“Selatpanjang ini sudah ibu kota kabupaten. Jadi jangan lagi diperlakukan seperti dulu. Listrik ini kebutuhan pokok, bukan kemewahan. Jangan biarkan masyarakat terus sengsara,” serunya, disambut sorak dan tepuk tangan warga.

Dalam dialog spontan itu, Bocang bersama perwakilan masyarakat dan aparat mencoba mencari jalan tengah. Ada dua opsi yang ditawarkan, yakni pemadaman total (blackout) selama masa perbaikan atau pemadaman bergilir dengan pengawasan bersama. Warga diberi kesempatan memilih, sementara Bocang menegaskan bahwa pengaturan jadwal pemadaman harus didampingi tokoh masyarakat agar adil dan transparan dan tidak terjadi ketimpangan serta terkesan pilih kasih. 

“Nanti kita tunjuk siapa tokoh masyarakat yang ikut mengatur jadwalnya. Kalau dalam sepuluh hari listrik tak juga normal, kita minta kepala PLN-nya diganti!” teriaknya lantang, disambut teriakan dukungan dari massa.

Beberapa saat kemudian, setelah koordinasi antara para asisten Setdakab, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat, Kepala ULP PLN Selatpanjang, Dalie Priasmoro, akhirnya keluar menemui warga. Dengan wajah tegang namun tenang, ia mencoba memberikan penjelasan.

“Pertama-tama, kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat. Terkait pemadaman ini, kami berkomitmen bahwa dalam sepuluh hari ke depan akan diupayakan penormalan pasokan listrik,” ujar Dalie dengan suara yang terdengar berat.

Ia menambahkan bahwa janji itu bukan datang darinya semata, melainkan komitmen langsung dari pimpinan PLN wilayah Riau dan Kepri.

“Itu janji dari atasan kami di induk wilayah. Kami hanya melaksanakan. Tapi kami pastikan, tim terus bekerja siang malam untuk mempercepat prosesnya,” katanya lagi.

Terkait usulan warga untuk melakukan pemadaman total, Dalie menjelaskan hal itu tidak mungkin dilakukan karena menyangkut pelayanan kesehatan di RSUD.

“Padam total tidak bisa dilakukan. Ada pasien di rumah sakit yang bergantung pada listrik. Mohon bersabar, sepuluh hari saja. Kami akan buktikan komitmen itu,” tuturnya menutup pernyataan.

Malam itu, suara massa perlahan mereda. Meski rasa kecewa belum sepenuhnya padam, ada secercah harapan di wajah-wajah warga Selatpanjang — harapan bahwa kali ini, janji yang terucap tidak lagi berhenti di udara, tapi benar-benar menjadi terang bagi pulau yang berbatasan dengan negara tetangga itu.

Sebelumnya di tengah keluhan masyarakat yang terus meningkat, Kepala ULP PLN Selatpanjang, Dalie Priasmoro menyebutkan
Kepulauan Meranti sedang menghadapi ujian berat dalam urusan kelistrikan

Ia menjelaskan, gangguan listrik yang kerap terjadi dalam beberapa bulan terakhir bukan tanpa sebab. Sejumlah mesin pembangkit listrik di wilayah tersebut mengalami kerusakan cukup serius, membuat kapasitas daya menurun drastis.

“Saat ini daya listrik yang tersisa hanya sekitar 7,8 megawatt. Sementara beban puncak mencapai 12,8 megawatt. Artinya, kita defisit sekitar 5 megawatt,” ungkap Dalie dengan nada berat.

Kondisi itu, katanya, memaksa PLN mengambil langkah yang tak populer — pemadaman bergilir di berbagai wilayah. 

“Pemadaman bergilir ini memang tidak ideal, tapi harus dilakukan agar sistem tetap stabil dan tidak mengalami kerusakan lebih parah,” ujarnya menjelaskan dengan hati-hati.

Dalie menambahkan, saat ini empat unit mesin pembangkit tengah menjalani pemeliharaan besar-besaran.
Tiga di antaranya ditargetkan rampung pada akhir Oktober, sementara satu unit lainnya baru bisa beroperasi kembali pada Desember mendatang.

“Kami sudah berkoordinasi intens dengan pimpinan tertinggi di PLN. Semua kebijakan terkait percepatan perbaikan mesin juga bergantung di sana,” ucapnya.

Meski penjelasan itu sedikit memberi kejelasan, masyarakat Meranti masih berharap janji tersebut benar-benar terealisasi. Sebab bagi mereka, listrik bukan sekadar penerang — melainkan denyut kehidupan ekonomi, pendidikan, dan keseharian di pulau kecil yang selama ini masih berjuang dalam keterbatasan.