PEKANBARU - Rencana pemerintah untuk memotong gaji pekerja sebagai bagian dari program pensiun tambahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menuai penolakan dari berbagai kalangan. Penolakan keras tidak hanya datang dari asosiasi buruh, tetapi juga dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta para pengusaha.

Salah satu suara penolakan datang dari Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Riau, Juandy Hutauruk. "Sejak awal kami menolak P2SK," tegas Juandy, Sabtu (21/9/2024).

Ia menambahkan bahwa KSBSI sudah menyatakan sikap menolak sejak regulasi tersebut pertama kali muncul, bukan hanya terkait penerapan pemotongan tambahan untuk iuran pensiun.

Menurut Juandy, pemotongan gaji yang berlaku saat ini sudah cukup memberatkan bagi para buruh, terutama mereka yang hanya menerima upah minimum.

"Dengan penerapan P2SK, buruh akan semakin terjebak dalam kondisi upah murah dan ini akan memicu depresi bagi kaum buruh yang selama ini telah termarjinalkan," ujarnya.

Ia menyoroti bahwa dengan adanya berbagai potongan seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP), asuransi kesehatan, serta iuran perumahan, sudah seharusnya kondisi ini dinilai cukup ideal bagi pekerja di Indonesia.

Juandy juga menekankan bahwa sistem pengupahan yang saat ini berlaku masih terikat dengan rumusan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang diatur oleh pemerintah berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang menurutnya sering kali tidak menguntungkan buruh.

KSBSI mendesak pemerintah untuk lebih peduli terhadap nasib buruh. "Kami menyarankan agar pemerintah memperbaiki regulasi yang ada dan meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan," kata Juandy.

Ia berharap pemerintah dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja serta mendorong produktivitas buruh melalui kebijakan yang lebih adil dan berimbang. "Jika pemerintah memberikan perlakuan yang setara, produktivitas para buruh akan meningkat," tutupnya.

Penolakan ini menjadi sinyal kuat bagi pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencana pemotongan gaji demi menghindari ketidakpuasan yang lebih luas di kalangan buruh yang merasa tertekan oleh kebijakan tersebut.

Editor: Riki

BERITA LAINNYA
Tak Sekadar Gaya, Honda Stylo 160 Tawarkan Performa Lebih dari Kompetitor Pemko Pekanbaru Ancam Cabut Izin Usaha Perusahaan Tahan Ijazah Karyawan Kasus Penahanan Ijazah di Pekanbaru: Wamenaker Siap Tempuh Jalur Hukum, KSBSI Riau Dorong Regulasi Tegas Riau Bisa Dapat Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, Ini 10 Syaratnya Besok Sejumlah Menteri Hingga Kapolri Hadiri Apel Siaga Karhutla Nasional di Riau		Tak Hadir di Hearing, DPRD Pekanbaru Kecam Sikap Pemilik Sanel Tour and Travel Reses Sovia di Kelurahan Bencah Lesung, Warga Pertanyakan Kejelasan Sistem Pengangkutan Sampah RAM Sawit Ilegal di Setiang Beroperasi Meski Disegel, Ini Respon Kepala DPMPTSP Kuansing Belanja Buku Lebih Praktis, Toko Kekinian Terapkan Pembayaran Cashless yang Efisien Akses Sulit, Pedagang Pasar Cik Puan Desak Pembukaan U-Turn dan Perbaikan Bangunan