PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tengah merancang formulasi untuk mengatasi defisit anggaran sebesar Rp2,2 triliun pada tahun 2025.

Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengungkapkan bahwa defisit ini disebabkan oleh beberapa faktor, terutama ketidaksesuaian antara penerimaan dan pengeluaran.

"Defisit ini disebabkan antara penerimaan dengan pengeluaran tidak sesuai, karena penerimaan tidak tercapai. Kenapa tidak tercapai? Pertama ada rencana pengubdapatan kita dari PI Blok Rokan sebesar Rp1,6 triliun tahun 2023, namun di tahun 2024 kita hanya menerima lebih kurang Rp200 miliar. Artinya dari segi pendapatan ada yang turun, kalau pendapatan turun maka berdampak terhadap belanja," kata Wagubri, Senin (17/3/2025).

Lebih lanjut SF Hariyanto menjelaskan alasan pendapatan dari PI turun, berdasarkan informasi yang diterima dari PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), mereka saat ini tengah menggalakan peningkatan produksi migas 1 juta barel per hari.

"Sehingga itu dibutuhkan biaya-biaya yang cukup tinggi. Dengan biaya operasional yang sangat tinggi, maka deviden yang diterima dipergunakan untuk menunjang percepatan produksi yang 1 juta barel per hari itu. Sehingga PI yang seharusnya kita terima Rp1,6 triliun hanya dapat Rp200 miliar," terangnya.

Selain itu, kata Wagubri, faktor lainnya Pemprov Riau mengalami defisit karena dana tranfer pusat yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) belum semua masuk ke Pemprov Riau.

"Ini kan pusat juga banyak belum ngirim (DBH). Saya dulu pernah bilang, kalau uang ini masuk kan bisa tertutupi (defisit), kan tidak ada masalah. Ternyata yang kita rencanakan belum masuk dari pusat," sebutnya.

Faktor lainnya defisit anggaran Pemprov Riau disebabkan oleh pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak tercapai target.

"Kemudian dari pajak kendaraan (tahun 2024) hanya tercapai 80 persen, itu pun sudah susah payah. Itu lah pendapatan-pendapatan yang tidak tercapai. Namun ini tidak menjadi masalah, nanti kita selesaikan dan kita cari solusinya. Saya yakin dan percaya dengan Pak Gubernur, nanti bisa diselesaikan dengan baik, dan tidak perlu dirisaukan," tutupnya.

"Nanti kita cari formulasi untuk mengatasi masalah defisit ini. Baik itu dengan cara melakukan efisiensi dan melihat kegiatan-kegiatan bersifat pemborosaan akan diefisiensi, dengan mengalihkan ke kegiatan strtaegis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," tutupnya.

Penulis: Sri Wahyuni
Editor: M Iqbal

BERITA LAINNYA
DPRD Minta Disdik Pekanbaru Ajukan Anggaran Pengganti Guru Pensiun Pendaftaran Masih Dibuka, Askab PSSI Kuansing Gelar Kursus Pelatih Lisensi D Polda Riau Selidiki Unsur Pidana Tewasnya 2 Balita di Kolam Bekas Proyek PHR Rohil BRI Luncurkan BRInita di Pekanbaru, Ubah Pekarangan Jadi Sumber Pangan Mandiri Gratis! Hadiri The Premiere Wedding Showcase, Dapatkan Paket Bundling Spesial		Komisi IV DPRD Pekanbaru Pertanyakan Persiapan Swakelola Sampah Lewat LPS Bursa Calon Sekdaprov Riau Kian Panas, Ini 5 Daftar Kandidat Lolos Seleksi Administrasi Pemko dan Stakeholder Teken Pakta Integritas, Jamin Transparansi dan Bebas Titipan Gerakan Pembentukan Koperasi Merah Putih di Bangko Melaju, Empat Kepenghuluan Sudah Terbentuk Miliki Bobot 950 Kg dan 820 Kg, Sapi Milik Peternak Rohul Terpilih Jadi Hewan Kurban Presiden Prabowo