PEKANBARU - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Taufik Oesman Hamid, menyatakan provinsi riau berpotensi mengalami defisit mencapai angka Rp3,5 tiliun.
Taufik OH yang merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau, menjelaskan, angka itu muncul setelah dilakukan kalkulasi ulang dan memperhatikan kondisi realisasi pendapatan tahun 2024 yang menyebabkan terjadinya tunda bayar.
"Memperhatikan kondisi realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 yang hanya mencapai 85,38 % (hasil LRA per 31 Desember 2024), terdapat potensi pendapatan yang tidak tercapai sebesar Rp1.6 triliun lebih, sehingga berdampak terjadinya tunda bayar atas kegiatan pada Tahun 2024. Untuk itu, perlu dilakukan kalkulasi kembali terhadap APBD Provinsi Riau Tahun 2025," jelas Taufiq, usai mengecek ketersediaan sembako jelang lebaran di Komplek Pergudangan Bulog Jalan Sudirman Pekanbaru, Senin (24/3/25).
Dijelaskannya lebih lanjut, Bapenda Provinsi Riau diminta melakukan exercise dengan memperhatikan realisasi pendapatan pada dua bulan terakhir.
"Hasilnya diperkirakan terjadi penyesuaian potensi Pendapatan Daerah Tahun 2025 yang diyakini akan berkurang lebih dari Rp1,3 triliun sehingga maksimal pendapatan tahun 2025 ini hanya lebih kurang Rp8,2 triliun," jelas Taufiq lagi.
"Potensi berkurangnya pendapatan itu diantaranya ada di PAD yang diyakini berkurang sebesar Rp1,1 triliun lebih, Pendapatan Transfer diperkirakan berkurang sebesar 190 M lebih, potensi lain-lain pendapatan daerah yang sah diperkirakan berkurang Rp80 juta lebih serta penyesuaian pendapatan pembiayaan daerah yang berkurang Rp100 miliar lebih," tambahnya.
Dikatakan Pj Sekda, dari sisi Rencana Belanja Daerah justru akan terjadi penambahan mengingat adanya tunda bayar kegiatan 2024, belanja eksisting dalam APBD Tahun 2025 sebesar sebesar 9,5 T ditambah tunda bayar 916 M lebih, tunda salur bagi hasil kab/kota sebesarRp550 miliar lebih, dan beban pajak (PFK) Rp39 miliar lebih, ditambah lagi belanja pegawai yang belum teranggarkan sebesar Rp705 miliar pada tahun 2025.
"Sehingga kalau di kalkulasikan perkiraan belanja tahun 2025 ini menjadi sebesar Rp11,7 triliun lebih, jika disandingkan dengan perkiraan potensi pendapatan yang hanya Rp8,2 triliun, maka ada selisih Rp3,5 triliun yang masih defisit," ungkap Taufik.
Karena hal itulah menurut Taufiq, Pemerintah Provinsi Riau akan melakukan berbagai upaya efisiensi Belanja Daerah secara besar-besaran namun tetap berupaya agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
"Bapak Gubernur sudah perintahkan agar melakukan efisiensi secara ketat, dengan tetap memaksimalkan sektor pelayanan publik, pendidikan, kesehatan dan pemeliharaan infrastruktur,” jelas Taufik.
Saat disinggung adanya pendapat lain yang menyebut defisit hanya sekitar Rp132 miliar, Taufiq tidak menipisnya. Ia menyebut angka itu melupakan angka selisih antara pendapatan dan belanja yang tertera dalam buku APBD Murni tahun 2025.
“Terkait dengan defisit disebut-sebut hanya Rp132 miliar, itu tidak salah karena besaran defisit tersebut sesuai dengan besaran yang tertuang dalam buku APBD 2025 yang rencananya akan ditutupi dari potensi Pembiayaan dalam bentuk SiLPA. Kita tunggu hasil audit BPK nanti berapa riil SiLPA yang akan kita catatkan di Perubahan APBD 2025. Sekarang, yang perlu kita waspadai sebetulnya adalah kondisi riil APBD tahun 2025 akibat tidak tercapainya realisasi pendapatan tahun 2024 yang memberikan efek domino ke tahun 2025 seperti yang saya sebutkan tadi,” tutup Taufiq. (rls)
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
