PEKANBARU - Kementerian Kehutanan melalui Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari, Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan, bekerja sama dengan APHI Komda Riau sosialisasikan Permenhut anomor 2 tahun 2025. Giat yang sekaligus bimbingan teknis implementasi penetapan harga patokan secara elektronik melalui SIPNBP ini berlangsung di Pekanbaru, Riau, Selasa (17/6/2025).

Sosialisasi dan bimtek ini dibuka Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan, Ade Mukadi, turut hadir Sekjen APHI Pusat Purwadi dan pengurus serta Kadis LHK Propinsi Riau, Kepala BPHL Wilayah Pekanbaru, BPHL Provinsi Jambi,  BPHL Provinsi Sumatera Selatan dan BPHL Provinsi Lampung sebanyak 130 peserta termasuk 50 anggota APHI Riau. 

Selain secara langsung, kegiatan ini juga dilakukan secara daring yang diikuti oleh 80 peserta dari DLHK  Provinsi Aceh,  DLHK Provinsi Lampung, DLHK Provinsi Sumatera Barat, DLHK Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kehutanan  Provinsi Jambi dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, BPHL Provinsi Aceh dan BPHL Provinsi Sumatera Utara. 

Ketua APHI Riau, Muller Tampubolon mengatakan sosialisasi Permenhut No.2 tahun 2025 dan implementasi Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (SIPNBP) adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pelatihan mengenai peraturan baru terkait harga patokan hasil hutan serta cara pelaksanaannya melalui sistem elektronik SIPNBP.

"Peraturan ini mengatur tentang harga patokan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu yang digunakan sebagai dasar perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)," paparnya. 

Sosialisasi ini kata Muller Tampubolon merupakan upaya penting untuk memastikan Implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 2 Tahun 2025 tersampaikan dengan maksimal kepada semua pihak, maupun perusahaan yg bergerak dibidang kehutanan, termasuk kepada anggota APHI Riau.

"Sistem Elektronik SIPNBP yang dibuat  Kementerian Kehutanan ini sangat bagus. Karena dalam satu wilayah harga patokan hasil Hutan baik kayu mauoun Hasil Hutan bukan kayu sama untuk setiap jenis hasil hutan " katanya. 

Di wilayah I Pulau Sumatera sambung Muller, diterapkan secara menyeluruh, sehingga tidak ada perbedaan terkait harga patokan hasil hutan dalam jenis yg sama.

"Pekanbaru ini merupakan satu-satunya kota di Wilayah pulau Sumatera yang menjadi tuan rumah kegiatan sosialisasi dan ini kali pertama dilakukan di Indonesia," pungkas Muller. (rilis)

BERITA LAINNYA
Gubri-Kapolda Hingga 2 Bupati Turun Tangan Redam Emosi Massa Penolak Relokasi TNTN Jadwal PMB SMA/SMK Negeri Riau 2025/2026, Pra-Pendaftaran Dimulai 21 Juni Ketua IKA FTK UIN Suska Riau Apresiasi Kepedulian Pemko Pekanbaru ke Guru PAI Bupati Rohul Anton Sampaikan Ranperda APBD 2024, Pertahankan Opini WTP 9 Tahun Berturut-turut Temui Massa Aksi Relokasi TNTN, Bupati Zukri Janji Carikan Solusi Terbaik		Wabup Rohil Buka Bimtek Romantik, Dorong Akurasi Data Statistik OPD Calon Sekdaprov Riau Jalani Tes Kesehatan Menyeluruh di RSJ Tampan, Hasil Keluar Besok UIR Gelar Wisuda Periode II 2025: Momentum Terakhir Rektor Syafrinaldi dan Capaian Gemilang Universitas Islam Riau XLSMART Latih 100 Disabilitas Jadi Wirausaha Digital di Bandung, Dorong Kemandirian Ekonomi Ribuan Warga TNTN Demo di Kantor Gubernur Riau, Gerbang Dijaga Ketat dan Dipasang Kawat Berduri