PEKANBARU - Pemprov Riau mempercepat penanganan kerusakan jalan provinsi di Kota Pekanbaru sebagai respons atas meningkatnya keluhan masyarakat dan risiko kecelakaan lalu lintas.

Kebijakan ini diarahkan pada langkah cepat (quick response) guna meminimalkan potensi bahaya bagi pengguna jalan.

Kaid Bina Marga Dinas PUPR-PKPP Riau, Zulfahmi menegaskan, instruksi langsung Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto telah menjadi dasar penguatan peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh wilayah kerja.

Fokus utama tahap awal adalah penutupan lubang jalan yang dinilai membahayakan, sebelum masuk ke perbaikan struktural berskala lebih besar.

“Pak Plt Gubernur telah mengarahkan langkah-langkah konkret di lapangan. Seluruh UPT digerakkan untuk melakukan penambalan lubang jalan sebagai tindakan cepat demi keselamatan pengendara,” ujarnya.

Sebagai implementasi kebijakan tersebut, UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I telah menyelesaikan pemeliharaan rutin di Jalan Hangtuah, Kota Pekanbaru.

Perbaikan dilakukan melalui metode patching atau penambalan titik kerusakan untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas di jalur vital perkotaan.

Zulfahmi mengakui, tantangan utama dalam penanganan menyeluruh adalah keterbatasan anggaran.

Dinas PUPR-PKPP Riau harus membagi alokasi pemeliharaan jalan provinsi secara proporsional ke 12 kabupaten/kota, sementara spesifikasi teknis jalan provinsi menuntut material dan biaya yang lebih tinggi.

Pada 2024 lalu, Pemprov Riau tercatat telah mengambil alih perbaikan 16 ruas jalan yang sebelumnya menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Langkah ini dinilai efektif dalam menekan tingkat kerusakan di sejumlah titik strategis ibu kota provinsi.

Enam belas ruas jalan tersebut meliputi Jalan Datuk Setia Maharaja, Pesantren, Sisingamangaraja, Sultan Syarif Kasim, Ahmad Dahlan dan Diponegoro.

Kemudian, Jalan Pattimura, Cut Nyak Dien, Ahmad Yani, M Yamin, Juanda, Adi Sucipto, Kertama, Teropong, Cipta Karya, dan Imam Bonjol.

Selain itu, gerakan #gesajalan yang diinisiasi SF Hariyanto juga menyasar delapan ruas jalan tambahan di Pekanbaru tanpa perubahan status kewenangan.

Pemprov Riau memastikan komitmen sinergi lintas pemerintahan tetap berjalan meski menghadapi tekanan fiskal.

Langkah ini diproyeksikan menjadi fondasi penguatan keamanan dan konektivitas transportasi perkotaan dalam jangka menengah.