PEKANBARU – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Soni Sonjaya menekankan pentingnya disiplin penerapan standar operasional prosedur (SOP) serta transparansi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal tersebut disampaikannya dalam rapat konsolidasi bersama Kepala SPPG dan mitra yayasan se-Riau di Ballroom Hotel Premier Pekanbaru, Sabtu (21/2/2026).
Soni menegaskan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan program, mulai dari perencanaan menu, pengadaan bahan baku, proses pengolahan makanan, hingga distribusi kepada penerima manfaat, harus dijalankan sesuai SOP yang telah ditetapkan. Ia mengingatkan bahwa berbagai persoalan di lapangan umumnya terjadi akibat kelalaian dalam mengikuti prosedur tersebut.
Menurutnya, kehadiran BGN dalam kegiatan konsolidasi bertujuan memastikan tugas Kepala SPPG berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menekankan bahwa SOP telah dirancang secara jelas dan wajib diterapkan secara konsisten.
Selain itu, Soni kembali mengingatkan ketentuan anggaran program MBG, yakni sebesar Rp15.000 per porsi untuk sasaran umum dan Rp13.000 per porsi bagi kelompok kecil seperti balita dan anak taman kanak-kanak. Transparansi penggunaan anggaran, lanjutnya, menjadi aspek penting dalam menjaga kepercayaan publik.
Sebagai bentuk keterbukaan informasi, BGN mewajibkan seluruh Kepala SPPG memiliki akun media sosial. Platform tersebut digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait menu harian, bahan baku yang digunakan, harga bahan, serta kandungan gizi makanan yang disajikan.
Soni juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Riau atas kolaborasi aktif bersama SPPG dan mitra yayasan. Ia menyebutkan target pembangunan SPPG di Riau diproyeksikan mencapai 800 unit. Hingga saat ini, sebanyak 633 titik telah berdiri dan sisanya masih dalam proses pembangunan.
Lebih lanjut disampaikan, BGN telah menutup portal pendaftaran SPPG baru secara nasional. Apabila masih terdapat kebutuhan tambahan di wilayah tertentu, pemerintah daerah diminta mengajukan usulan resmi melalui bupati atau wali kota untuk proses verifikasi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi mengungkapkan bahwa sebanyak 633 SPPG telah beroperasi dari target 677 unit di 12 kabupaten/kota. Program tersebut telah menjangkau sekitar 1,42 juta penerima manfaat dan didukung oleh 25.035 relawan.
