PEKANBARU – Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diperkirakan meningkat sepanjang 2026.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan pentingnya kesiapsiagaan sejak dini, seiring proyeksi musim kemarau panjang yang dipengaruhi dinamika iklim global.

Hal tersebut disampaikannya dalam apel kesiapsiagaan karhutla di Pekanbaru, Sabtu (25/4/2026), yang dihadiri unsur lintas kementerian, lembaga, dunia usaha, hingga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Menurut Hanif, apel ini bukan sekadar seremoni, melainkan bagian awal dari strategi nasional dalam menghadapi ancaman karhutla di berbagai wilayah Indonesia.

“Kegiatan ini merupakan rangkaian persiapan awal penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Berdasarkan proyeksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Indonesia diperkirakan mengalami musim kemarau lebih panjang dibanding tahun sebelumnya. Jika pada 2025 kemarau berlangsung sekitar 3–4 bulan, maka tahun ini durasinya berpotensi mencapai hingga tujuh bulan.

Sejumlah wilayah bahkan mulai memasuki musim kemarau sejak April, dengan puncak diperkirakan terjadi pada Juli hingga Agustus dan berakhir sekitar Oktober.

“Kita akan menghadapi periode kemarau hingga tujuh bulan,” jelas Hanif.

Kondisi ini turut dipengaruhi fenomena El Niño dari Samudra Pasifik dan Hindia yang meskipun berada pada level rendah hingga moderat, namun berlangsung cukup lama. Selain itu, curah hujan diprediksi menjadi salah satu yang terendah dalam tiga dekade terakhir.

“Curah hujan tahun ini diproyeksikan terendah sejak 1996–1997, saat terjadi kebakaran besar di Indonesia. Kita tentu tidak ingin kejadian itu terulang,” tegasnya.

Provinsi Riau menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi. Karakteristik lahan gambut yang luas, hampir setengah dari total daratan, serta keberadaan lebih dari 13 ribu kilometer kanal menjadi faktor yang mempercepat pengeringan gambut saat musim kemarau.

Akibatnya, risiko kebakaran meningkat, terlebih di sejumlah titik tinggi muka air gambut telah berada di bawah ambang aman, yakni kurang dari 80 sentimeter.

Hanif menekankan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, hingga masyarakat diminta memperkuat sinergi dan tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial.

“Diperlukan langkah operasional yang konkret serta koordinasi intensif hingga ke tingkat daerah,” katanya.

Pemerintah daerah juga diminta segera memetakan wilayah rawan, termasuk area dengan penurunan tinggi muka air gambut dan lokasi yang belum terpantau.

Selain itu, perusahaan pemegang konsesi kehutanan dan perkebunan kelapa sawit didorong aktif dalam upaya pencegahan, termasuk menghidupkan kembali brigadir api dan kelompok masyarakat peduli api.

Peran TNI dan Polri juga dinilai krusial dalam memperkuat pembinaan serta koordinasi lapangan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan organisasi perangkat daerah.

Di tengah ketidakpastian geopolitik global yang berdampak pada kenaikan biaya operasional, Hanif menilai pencegahan dini jauh lebih efisien dibandingkan penanganan saat kebakaran sudah terjadi.

“Jika tidak siap, biaya pemadaman akan jauh lebih besar, apalagi dengan kenaikan harga BBM,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa semangat gotong royong menjadi kunci utama dalam menekan potensi karhutla tahun ini.

“Kebakaran hutan dan lahan adalah tanggung jawab bersama. Dengan persiapan matang dan respons cepat, kita optimistis bisa menekan risiko,” pungkasnya.

Apel siaga pengendalian Karhutla di Provinsi Riau tahun 2026 yang diadakan di Lapangan Upacara PT PHR Jl Komplek PT PHR, Rumbai ini dihadiri Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Komda Riau, yang dihadiri Muller Tampubolon, SE, MM, Ketua APHI Komda Riau, pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI), PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), PT Arara Abadi (Sinar Mas Forestry), PT Pertamina Hulu Rokan, Sinar Mas Group (SMART), PT Astra Agro Lestari, PT Tunggal Perkasa Plantations, PT Musim Mas dan perusahaan perkebunan kelapa sawit serta HTI di Provinsi Riau.

Sementara itu, General Manager PT Pertamina Hulu Rokan Zona Rokan, Andre Wijanarko, menyatakan bahwa ancaman karhutla berdampak langsung terhadap operasional perusahaan sebagai objek vital nasional.

Menurutnya, risiko tersebut mencakup penurunan visibilitas, gangguan kesehatan pekerja, hingga keselamatan masyarakat.

“Kami memandang risiko ini harus dimitigasi sejak dini. Keselarasan visi antara PHR, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Forkopimda menjadi sangat penting,” ujarnya.

Andre menambahkan, kesiapan personel, armada, serta peralatan yang diturunkan merupakan wujud komitmen perusahaan dalam menjaga aset negara sekaligus melindungi lingkungan.

“Kami siap mendukung penuh langkah respons cepat pemerintah demi keselamatan kerja dan lingkungan yang aman,” tutupnya.(*)