PEKANBARU - Pemprov Riau meningkatkan kewaspadaan menghadapi ancaman bencana alam yang diprediksi semakin kompleks sepanjang tahun 2026. Tidak hanya banjir dan longsor, potensi kebakaran hutan dan lahan juga menjadi perhatian serius seiring menguatnya fenomena El Nino yang bahkan kerap dijuluki “El Nino Godzilla”.

Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Riau, Jim Ghafur, menegaskan bahwa kondisi iklim tahun ini menuntut kesiapsiagaan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

“Riau saat ini menghadapi dua ancaman sekaligus, yaitu bencana hidrometeorologi basah seperti banjir dan longsor, serta hidrometeorologi kering berupa karhutla akibat pengaruh El Nino. Ini harus diantisipasi secara terpadu,” ujar Jim Ghafur, Minggu (26/4/2026).

Ia menjelaskan, penguatan El Nino berdampak langsung terhadap pola cuaca di Indonesia, termasuk di Riau. Dalam satu periode, hujan bisa turun dengan intensitas tinggi hingga memicu banjir dan longsor. Namun di periode lain, musim kemarau berpotensi lebih panjang dan kering.

“Ketika masuk fase kering, lahan gambut di Riau sangat rentan terbakar. Ini yang kita waspadai, karena karhutla tidak hanya merusak lingkungan, tapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat dan aktivitas ekonomi,” jelasnya.

Menghadapi ancaman tersebut, Pemprov Riau melalui BPBD bersama pemerintah kabupaten dan kota memperkuat langkah mitigasi. Upaya yang dilakukan meliputi pemetaan wilayah rawan, peningkatan patroli karhutla, serta optimalisasi sistem peringatan dini.

Koordinasi lintas sektor juga terus diperkuat dengan melibatkan TNI, Polri, Manggala Agni, hingga relawan dan masyarakat peduli api. Sejumlah posko siaga bencana telah diaktifkan di berbagai daerah rawan, baik untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi maupun karhutla.

Jim juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam pencegahan, terutama terhadap kebakaran lahan yang sebagian besar dipicu aktivitas manusia.

“Kami mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar. Ini sangat berbahaya, apalagi saat kondisi kering akibat El Nino. Pencegahan jauh lebih efektif daripada penanganan,” tegasnya.

Untuk menghadapi potensi banjir dan longsor, pemerintah daerah diminta memastikan kesiapan infrastruktur seperti drainase, tanggul, serta jalur evakuasi. Edukasi kebencanaan kepada masyarakat juga terus digencarkan.

BPBD Riau mencatat sejumlah wilayah masih menjadi titik rawan, terutama daerah pesisir dan aliran sungai seperti Indragiri Hilir, Rokan Hilir, dan Kepulauan Meranti. Sementara itu, daerah dengan lahan gambut luas seperti Pelalawan dan Siak menjadi fokus pengendalian karhutla.

“Pendekatannya harus menyeluruh. Tidak bisa hanya fokus pada satu jenis bencana saja. Semua potensi harus diantisipasi sejak dini,” kata Jim.

Pemerintah berharap, kesiapsiagaan yang lebih matang serta sinergi semua pihak dapat menekan dampak bencana seminimal mungkin, sekaligus melindungi masyarakat dari risiko yang ditimbulkan.

“Intinya adalah kesiapsiagaan. Jika semua pihak bergerak bersama, kita bisa mengurangi risiko dan melindungi masyarakat dari dampak bencana,” katanya.