PEKANBARU - Proses verifikasi dan validasi (verval) pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Provinsi Riau masih perlu dipercepat.

Dari 416 bangunan yang dilaporkan telah rampung 100 persen, baru 114 bangunan yang tercatat menjalani verval.

Data tersebut menjadi perhatian Pemprov Riau bersama pemerintah kabupaten/kota dalam upaya mempercepat pembangunan KDKMP, program yang menjadi bagian dari agenda Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Sekdaprov Riau, Syahrial Abdi menyampaikan, pemerintah daerah akan memperkuat dukungan, termasuk melalui penyediaan lahan untuk pembangunan koperasi.

Dukungan itu dapat diberikan dalam bentuk pinjam pakai, hibah, maupun skema lain sesuai ketentuan yang berlaku.

"Pemprov dan Pemerintah Kabupaten Kota konsen memberikan dukungan secara maksimal, salah satunya dengan ketersediaan lahan," kata Syahrial Abdi dalam Rapat Penyerahan Alokasi Anggaran Dukungan Verifikasi dan Validasi serta Penguatan Tugas dan Fungsi Project Manager Officer (PMO) KDKMP Provinsi Riau Tahun 2026, Jumat (9/10/2026).

"Baik pinjam pakai, hibah dan bentuk lainnya, dengan begitu terjadilah percepatan pembangunan," sambungnya.

Capaian verval menjadi salah satu indikator penting untuk memastikan progres pembangunan KDKMP di Riau terdata secara administratif dan sesuai dengan kondisi fisik di lapangan.

Dari 416 bangunan yang disebut telah selesai sepenuhnya, sebanyak 114 bangunan telah tercatat menjalani verval.

Artinya, jumlah tersebut setara dengan sekitar 27,4 persen dari total bangunan yang dilaporkan rampung.

Dengan demikian, masih terdapat 302 bangunan atau sekitar 72,6 persen yang belum tercatat menjalani proses tersebut.

Angka ini menunjukkan bahwa percepatan program tidak cukup hanya berfokus pada penyelesaian konstruksi, tetapi juga membutuhkan penguatan pengawasan, pemeriksaan administrasi, dan validasi kondisi fisik.

Pemprov Riau telah membentuk tim verifikasi dan validasi di seluruh kabupaten/kota.

Tim tersebut bertugas memeriksa kelengkapan administrasi sekaligus memastikan kesesuaian kondisi fisik bangunan KDKMP.

Syahrial mengatakan, hasil pemeriksaan selanjutnya akan dimasukkan ke Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (SimKopdes) agar perkembangan pembangunan dapat dipantau melalui sistem nasional.

"Kita sudah membentuk secara lengkap tim verifikasi dan validasi kabupaten kota se Provinsi Riau. Dari 416 bangunan yang sudah selesai 100 persen, baru terdata 114 yang sudah Verval," tuturnya.

"Dari seluruh proses verifikasi dan validasi ini nantinya akan masuk ke dalam sistem secara nasional, namanya SimKopdes. Darisana kita bisa melihat semua progresnya," ungkapnya.

Keberadaan sistem tersebut diharapkan membantu pemerintah memantau perkembangan program secara lebih terukur.

Namun, percepatan verval tetap membutuhkan kejelasan jadwal pemeriksaan, kesiapan dokumen, serta koordinasi antara tim di daerah dan pengelola program.

Untuk mendukung percepatan tersebut, Kementerian Koperasi mengalokasikan anggaran dekonsentrasi bagi kabupaten/kota di Riau sebesar Rp3.796.980.000 atau sekitar Rp3,79 miliar.

Anggaran itu dialokasikan untuk mendukung proses verifikasi dan validasi serta pelaksanaan tugas terkait program KDKMP di daerah. Kabupaten Kampar memperoleh alokasi terbesar, yakni Rp787.132.000.

Syahrial mengapresiasi dukungan pemerintah pusat di tengah kondisi fiskal daerah yang menuntut pengelolaan anggaran secara cermat.

"Alhamdulillah, di tengah kondisi fiskal kita dalam upaya percepatan ini, Kementerian memberikan dukungan anggaran untuk proses ini agar lebih cepat," pungkasnya.

Berikut alokasi anggaran dekonsentrasi untuk dukungan verifikasi dan validasi KDKMP di Provinsi Riau:

1. Kabupaten Kampar: Rp787.132.000
2. Kabupaten Rokan Hulu: Rp436.680.000
3. Kabupaten Siak: Rp427.712.000
4. Kabupaten Rohil: Rp409.776.000
5. Kabupaten Inhu: Rp355.968.000
6. Kabupaten Bengkalis: Rp338.032.000
7. Kabupaten Inhil: Rp221.448.000
8. Kabupaten Kuansing: Rp194.544.000
9. Kota Dumai: Rp176.608.000
10. Kabupaten Pelalawan: Rp176.608.000
11. Kota Pekanbaru: Rp158.672.000
12. Kabupaten Kepulauan Meranti: Rp113.800.000.