PEKANBARU – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM) sekaligus menggerakkan perekonomian nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Program yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga berpotensi menciptakan efek ekonomi berantai melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pandangan tersebut disampaikan Erfan Effendi, pengusaha UMKM bidang perikanan dan pertanian di Riau sekaligus Pengurus KTNA Nasional dan Wakil Ketua Tani Merdeka Indonesia (TMI) Provinsi Riau.

Menurut Erfan, MBG merupakan salah satu program dengan skala pelaksanaan besar karena menjangkau berbagai kelompok masyarakat, mulai dari anak usia sekolah, balita, ibu hamil hingga ibu menyusui.

"Program MBG tidak sekadar bagi-bagi makanan, melainkan investasi jangka panjang untuk memutus rantai stunting dan menyiapkan kualitas sumber daya manusia menyongsong Indonesia Emas 2045," kata Erfan, Selasa (3/11/2026).

Ia menilai, kebijakan tersebut memiliki pendekatan berbeda dibandingkan sejumlah program bantuan sosial sebelumnya. Melalui jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemerintah membangun sistem penyediaan dan distribusi makanan bergizi dalam skala luas.

Selain meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, keberadaan dapur SPPG juga dinilai dapat membuka kesempatan kerja baru serta menciptakan permintaan terhadap produk pertanian dan peternakan lokal.

Erfan menjelaskan, keterlibatan petani, peternak, nelayan, dan UMKM dalam rantai pasok MBG menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperkuat.

"MBG dirancang untuk langsung terhubung dengan petani, peternak, dan UMKM lokal sebagai penyedia bahan baku, seperti sayur, telur, ayam, dan beras guna menggerakkan ekonomi desa," tulisnya.

Menurutnya, apabila rantai pasok tersebut berjalan optimal, program MBG tidak hanya memberikan manfaat kepada penerima makanan, tetapi juga menciptakan pasar yang lebih luas bagi hasil produksi masyarakat.
Lebih jauh, Erfan melihat pembangunan ekonomi nasional membutuhkan sinergi berbagai instrumen kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Danantara dinilai memiliki peran yang saling melengkapi.

APBN berfungsi sebagai instrumen fiskal pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur, memperkuat pelayanan publik, menyalurkan bantuan sosial, serta menjaga stabilitas perekonomian.

Sementara itu, Danantara berperan sebagai lembaga pengelola investasi yang diharapkan mampu mendorong investasi strategis, menggerakkan sektor swasta, serta memperkuat sektor-sektor produktif, termasuk hilirisasi, pangan, dan energi.

Erfan mengibaratkan kedua instrumen tersebut sebagai strategi dua tangan pemerintah dalam menggerakkan perekonomian Indonesia.

"Kolaborasi antara dua instrumen utama untuk menggerakkan dan menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi penting. APBN menjalankan fungsi fiskal pemerintah, sedangkan Danantara berperan dalam menggerakkan investasi strategis," demikian penjelasannya.

Dalam kerangka tersebut, program MBG dinilai menjadi salah satu kebijakan yang dapat menghubungkan agenda peningkatan kualitas SDM dengan penguatan ekonomi masyarakat.
Erfan juga menyoroti sejumlah indikator ekonomi yang menurutnya memperlihatkan perkembangan sektor pertanian dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data yang dirujuknya dari BPS periode 2024–2025, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sektor pertanian disebut meningkat dari 0,83 persen menjadi 5,74 persen.

Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) pada 2025 tercatat sebesar 124,01. Angka di atas 100 tersebut menunjukkan bahwa daya beli petani berada pada posisi yang relatif baik karena indeks harga yang diterima petani lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang dibayarkan.

Indikator lainnya meliputi penurunan jumlah penduduk miskin di perdesaan sebesar 0,83 juta orang, penurunan jumlah penduduk miskin secara nasional sebesar 0,70 juta orang, serta peningkatan tenaga kerja pertanian sebanyak 0,49 juta orang atau sekitar 1,2 persen.

Sementara itu, ekspor pertanian disebut meningkat 23,29 persen dan impor pertanian mengalami penurunan sebesar 13,17 persen.

Meski demikian, berbagai indikator tersebut perlu dilihat secara komprehensif. Perubahan kinerja sektor pertanian, kemiskinan, dan perdagangan juga dipengaruhi berbagai faktor ekonomi dan kebijakan lainnya sehingga tidak dapat dikaitkan hanya dengan pelaksanaan MBG.
Di balik potensi manfaatnya, Erfan mengakui pelaksanaan MBG juga menjadi perhatian dan perdebatan di tengah masyarakat.

Sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian meliputi tata kelola, potensi konflik kepentingan, standar mutu makanan, hingga sistem pengawasan pelaksanaan program.

Menurutnya, evaluasi dan pembenahan harus terus dilakukan agar program berskala besar tersebut benar-benar memberikan manfaat sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Ia menilai keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari banyaknya makanan yang didistribusikan kepada masyarakat. Kualitas gizi, ketepatan sasaran, keamanan pangan, transparansi anggaran, serta dampak ekonomi terhadap masyarakat lokal juga harus menjadi indikator penting.

"Hal ini tentunya menjadi tujuan utama negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam bentuk investasi kualitas SDM, pencegahan stunting, serta penggerak ekonomi lokal dan UMKM," tulis Erfan.

Ia berharap sinergi kebijakan pemerintah melalui APBN, Danantara, dan program prioritas nasional dapat berjalan beriringan sehingga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Dengan demikian, MBG diharapkan tidak hanya menjadi program pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan manusia dan penguatan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.