PEKANBARU – Anggota DPRD Pekanbaru, Nurul Ikhsan, mengungkapkan keprihatinannya terkait rendahnya raihan retribusi sampah yang masuk sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru. Hingga Oktober 2024, retribusi sampah yang terkumpul hanya sekitar Rp 2,3 miliar hingga Rp 2,5 miliar, jauh dari target awal sebesar Rp 36 miliar.

Kondisi ini dinilai perlu segera dievaluasi dan ditangani agar tidak semakin merugikan daerah.

Menurut Nurul Ikhsan, kebocoran retribusi di lapangan masih sangat tinggi, dan situasi ini dikhawatirkan menguntungkan oknum tertentu yang bermain dalam proses pemungutan retribusi sampah.

"Banyak kebocoran di lapangan yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena ini hanya menguntungkan oknum tertentu dan bukan PAD yang seharusnya untuk kepentingan masyarakat," tegas Nurul saat ditemui di Kantor DPRD Pekanbaru, Jumat (8/11/2024).

Untuk mengatasi kebocoran retribusi ini, Nurul Ikhsan mengusulkan agar Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pekanbaru mengambil langkah konkret dengan memperketat pengawasan dan memutus rantai permainan oknum pemungut retribusi di lapangan. Salah satu langkah yang dinilai tepat adalah penerapan pembayaran nontunai bagi masyarakat melalui transfer bank.

Nurul juga menambahkan, sistem pembayaran nontunai yang sudah mulai diterapkan diharapkan dapat tersinkronisasi dengan baik dalam pengelolaannya. Bahkan, ia menyarankan agar pengelolaan retribusi sampah tahun depan bisa diserahkan kepada kecamatan atau dilakukan secara swakelola untuk memperkecil potensi kebocoran. "Bayar nontunai itu bagus, namun ke depannya kita harapkan pengelolaannya diserahkan ke kecamatan atau dikelola swakelola agar lebih transparan," ujarnya dikutip dari tribunpekanbaru.

Di sisi lain, Pemko Pekanbaru telah bekerja sama dengan PT BRS sebagai pemenang tender jasa angkutan sampah di kota ini sejak 1 Januari 2024. Operator angkutan sampah ini mengelola dua zona pengangkutan sampah dengan anggaran dari APBD 2024 yang mencapai sekitar Rp 70 miliar. Dengan nilai anggaran yang cukup besar, Pemko Pekanbaru berharap pengelolaan sampah dapat lebih efektif dan efisien.

Pj Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, turut mendukung langkah transparansi dalam pengelolaan retribusi sampah. Ia meminta masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan tindakan pungutan liar (pungli) dalam pemungutan retribusi sampah.

Selain itu, Pemko juga telah menyediakan nomor rekening khusus untuk pembayaran retribusi sampah, guna memudahkan masyarakat dan mencegah kebocoran dana.

Diharapkan, dengan berbagai upaya ini, pengelolaan retribusi sampah di Kota Pekanbaru dapat berjalan lebih transparan, sehingga PAD dari sektor ini bisa optimal dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat banyak. (*)

BERITA LAINNYA
Suzuki New Carry Kuasai Penjualan Suzuki, Capai 55,47% di Mei 2025 Belanja Negara di Riau Capai Rp11,26 T per Mei 2025, Transfer ke Daerah Tumbuh Positif Gubri Abdul Wahid dan Komisi V DPR RI Tinjau Tol Pekanbaru-Dumai, Fokus Percepatan Infrastruktur HUT ke-241 Pekanbaru, Pemko Gratiskan Bus Trans Metro Selama 3 Hari, Catat Tanggalnya! Generasi Keempat BMW X3 dan BMW 218 Gran Coupe Terbaru Resmi Meluncur		Dibanderol Rp1,728 Miliar, BMW All New X3, Desain Lebih Gagah, Penuh Gaya dan Elegan Wawako Pekanbaru Ingatkan SPMB 2025 Wajib Bebas Pungli dan Murid Titipan Pelajar SMP Tewas Tertembak di Pekanbaru, DPRD Minta Pelaku Dihukum Seadil-adilnya Kunjungan Komisi V DPR RI, Gubri Abdul Wahid Usulkan Stadion Utama Riau Jadi Kawasan Industri dan Bisnis Jelang HUT Bhayangkara ke-79, Polsek Bangko Deklarasikan Kampung Bebas Narkoba di Pedamaran