PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru berencana mengeluarkan surat edaran terkait penggunaan kendaraan dinas, sebagai tindak lanjut arahan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai pendataan aset daerah.

Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho, menyampaikan bahwa Pemko Pekanbaru akan mengumpulkan kendaraan dinas setelah Lebaran Idulfitri 1446 H/2025 M. Hal ini dilakukan untuk memastikan aset kendaraan dinas tercatat dengan baik.

"Arahan dari BPK ini berkaitan dengan pendataan mobil dinas yang ada di Kota Pekanbaru," kata Agung, Senin (17/3/2025).

Namun, Agung menegaskan bahwa pengumpulan kendaraan dinas tersebut tidak akan dilakukan sebelum Lebaran. Pemko Pekanbaru memberikan kelonggaran kepada pegawai untuk tetap menggunakan kendaraan dinas hingga libur Lebaran.

"Saya tidak akan mengumpulkan mobil dinas ini sebelum Lebaran, tapi setelah Lebaran, supaya ada kelonggaran sedikit untuk pegawai," jelasnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemko Pekanbaru akan segera mengeluarkan surat edaran yang melarang penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Agung menekankan bahwa kendaraan dinas hanya boleh digunakan untuk urusan dinas, dan apabila untuk keperluan pribadi, ASN diharapkan menggunakan kendaraan pribadi mereka.

"Kita akan keluarkan surat edaran yang menyatakan bahwa mobil dinas tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Jika ada keperluan pribadi, harap menggunakan mobil pribadi," tegasnya.

Selain itu, Agung juga menegaskan bahwa larangan penggunaan kendaraan dinas ini termasuk untuk keperluan mudik. Ia menekankan agar pejabat daerah yang ingin menggunakan kendaraan pribadi untuk kepentingan mudik atau perjalanan pribadi dapat menggunakan mobil pribadi mereka.

"Ini termasuk juga imbauan yang tegas, bukan hanya sekadar imbauan, tapi larangan bagi pejabat daerah untuk menggunakan mobil dinas saat mudik. Jika ingin nyaman, silakan gunakan mobil pribadi," pungkas Agung.(*)