PEKANBARU — Pemerintah Kota Pekanbaru tengah melakukan penertiban besar-besaran terhadap aset kendaraan dinas yang diduga masih dikuasai oleh oknum-oknum yang tak lagi menjabat di lingkungan pemko. Bahkan, ada yang nekat membawa mobil dinas ke Jakarta tanpa izin resmi.

Itu diungkapkan langsung Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho. Ia menyebut terdapat sejumlah mobil dinas yang belum dikembalikan ke pemerintah, padahal oknum pengguna kendaraan tersebut sudah tidak memiliki hak pakai lagi.

"Ada yang membawa mobil dinas seenaknya ke Jakarta. Itu memang mobil lama-lama," ungkap Agung, Selasa (8/4/2025).

Menurut Agung, temuan ini juga diperkuat dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang mencatat adanya penyalahgunaan sejumlah kendaraan dinas. Mirisnya, seorang oknum pejabat bahkan kedapatan menguasai lebih dari tiga unit mobil dinas.

Menindaklanjuti temuan itu, Agung langsung menginstruksikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan pendataan ulang terhadap seluruh kendaraan dinas. Ia menegaskan bahwa semua kendaraan harus digunakan sesuai peruntukan dan tidak disalahgunakan.

"Itu memang mobil-mobil lama, saya baru masuk menjabat. Maka dari itu hari ini kita kumpulkan semua mobil dinas dan kita data ulang," jelasnya.

Hingga kini, Agung mengaku belum mengetahui jumlah pasti kendaraan yang masih dikuasai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, ia memastikan akan melibatkan aparat penegak hukum demi menertibkan aset daerah tersebut.

"Kita minta pendampingan dari kepolisian dan kejaksaan untuk menertibkan seluruh mobil dinas yang merupakan aset Pemerintah Kota," tegasnya.

Sebagai langkah awal, Pemko Pekanbaru telah menjadwalkan pengumpulan seluruh mobil dinas dari berbagai OPD ke Lapangan Komplek Perkantoran Pemerintah Kota di Tenayan Raya. Mobil-mobil tersebut akan dicek dan didata ulang untuk memastikan legalitas penggunaannya.

"Hari ini semua mobil dinas kita kumpulkan. Ini bukan untuk mengganggu aktivitas, tapi untuk menindaklanjuti temuan dari Inspektorat dan BPK RI," ujarnya.

Politisi Partai Demokrat itu pun tak segan mengingatkan para ASN agar tidak semena-mena menggunakan kendaraan dinas. “Kalau ingin enak-enak, ya pakai mobil pribadi saja,” katanya tegas.

Ia mengakui bahwa kebijakan ini mungkin tidak disukai oleh beberapa pihak. "Saya paham ada yang merasa tidak nyaman, mungkin karena sudah terlalu lama menikmati kondisi yang longgar selama ini," pungkasnya dikutip dari tribunpekanbaru. (*)

BERITA LAINNYA
Kemenag Riau Pusatkan Pemantauan Hilal Iduladha 2025 di Pantai Selat Baru Bengkalis Pemkab Siak Susun RPJMD 2025-2030, Bupati Terpilih Tegaskan Prioritas Atasi Utang dan Program Pro-Rakyat Percepat Penurunan Stunting, Pemkab Kuansing dan PT RAPP Latih Komunikasi Perubahan Perilaku Kepala Dinas Pendidikan Rohil Ditahan Terkait Korupsi Proyek SMP N 4 Panipahan Perkuat Posyandu di Riau, RAPP Dorong Penurunan Stunting di 5 Kabupaten		Telkomsel Hadirkan Layanan Roaming Haji 5G, Jamin Konektivitas Nyaman untuk Jemaah Indonesia Tarik Minat Ribuan Wajib Pajak, Pemutihan Pajak Riau Hasilkan Rp2,2 Miliar Tindak Lanjuti Arahan Gubernur, PUPR Riau Perbaiki Dua Ruas Jalan Provinsi di Inhu UIR Tingkatkan Kompetensi Promosi Digital, Pelatihan Digital Sync Bea Cukai Riau Musnahkan Mangga Ilegal Asal Malaysia Senilai Rp445 Juta di Dumai