PEKANBARU — Pemerintah Kota Pekanbaru mengungkapkan bahwa penanganan banjir membutuhkan anggaran yang sangat besar, bahkan mencapai lebih dari Rp1 triliun. Hal ini merujuk pada master plan penanggulangan banjir yang telah disusun pemerintah kota.

Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho, menyebutkan bahwa banjir masih menjadi ancaman serius bagi sejumlah wilayah, terutama di Kecamatan Rumbai yang sempat terdampak cukup parah pada Maret 2025 lalu. Saat itu, status siaga darurat banjir sempat diberlakukan.

"Banjir di Pekanbaru sebenarnya bisa diatasi, asalkan seluruh tahapan dalam master plan dijalankan. Namun, masalahnya adalah anggaran. Kami sudah hitung, kebutuhan anggarannya lebih dari Rp1 triliun," ujar Agung, Jumat (11/4/2025).

Menurutnya, anggaran sebesar itu dibutuhkan untuk membuka sumbatan pada sistem drainase yang sudah ada dan membangun saluran air baru di berbagai titik di kota. Ia menambahkan, jika pembangunan drainase harus menjangkau permukiman warga, maka anggaran yang dibutuhkan akan jauh lebih besar.

"Masih banyak perumahan-perumahan yang belum bisa kita anggarkan. Belum ada dananya," ungkapnya.

Meski terbatas secara anggaran, Agung menegaskan bahwa pemerintah kota tidak tinggal diam. Ia menyadari bahwa penanganan banjir tidak bisa hanya mengandalkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru.

"Kita harus proaktif, jemput bola ke pemerintah pusat. Kita coba perjuangkan agar anggaran penanganan banjir ini bisa masuk ke Pekanbaru," ujarnya.

Saat ini, Pemerintah Kota Pekanbaru masih berupaya menyusun skala prioritas dalam penanganan banjir sambil membuka peluang kerja sama dengan pemerintah pusat maupun pihak lain untuk mendukung pembiayaan infrastruktur pengendalian banjir, seperti yang dilansir dari tribunnews.(*)