PEKANBARU – Jagat maya dihebohkan dengan video berdurasi 48 detik yang memperlihatkan dua anak kecil diturunkan dari sepeda motor berjenis NMax oleh seorang perempuan dewasa di kawasan Jalan Sumatera, Pekanbaru.

Anak-anak tersebut tampak mengenakan kostum badut berwarna pink dan diduga sengaja disuruh mengemis. Video tersebut dengan cepat menjadi viral dan memicu keprihatinan publik, termasuk Pemerintah Kota Pekanbaru.

Wakil Walikota Pekanbaru, Markarius Anwar, secara tegas mengecam tindakan eksploitasi anak yang terekam dalam video tersebut. Menurutnya, tindakan seperti itu tidak hanya melukai sisi kemanusiaan, tetapi juga berdampak besar terhadap citra Pekanbaru sebagai kota yang tengah berjuang membangun lingkungan yang ramah bagi anak-anak.

"Masalah gelandangan dan pengemis ini memang bukan hal baru di Pekanbaru. Tapi kasus ini menjadi sangat serius karena melibatkan anak-anak. Ini bukan hanya masalah sosial, tapi juga pelanggaran hak anak,” ujar Markarius dalam keterangannya, Senin (16/6/2025).

Markarius mengungkapkan bahwa akibat insiden ini, Pekanbaru resmi dicoret dari daftar Kota Layak Anak (KLA) oleh pemerintah pusat. Hal tersebut menjadi pukulan berat bagi Pemko Pekanbaru yang selama ini telah berupaya keras menyusun berbagai program dan regulasi demi memenuhi indikator kota ramah anak.

“Ini sangat mengecewakan. Upaya bertahun-tahun untuk menjadikan Pekanbaru sebagai Kota Layak Anak runtuh dalam sekejap. Padahal berbagai program telah kita jalankan bersama stakeholder,” tuturnya dengan nada kecewa dikutip dari Kumparan.

Wawako menegaskan bahwa peristiwa ini harus menjadi titik balik untuk pembenahan serius dalam penanganan masalah sosial, khususnya yang berkaitan dengan anak-anak. Ia menyerukan kerja sama lintas sektor untuk memastikan kasus serupa tidak kembali terulang.

"Pemerintah kota akan segera mengevaluasi sistem pengawasan dan penanganan anak jalanan. Ini pekerjaan rumah bersama, bukan hanya pemerintah, tapi juga masyarakat, LSM, hingga aparat penegak hukum,” tegasnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli dan tidak ragu melaporkan apabila melihat dugaan eksploitasi anak di lapangan.

Sebagai respon cepat, Pemko Pekanbaru dikabarkan akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta kepolisian untuk mengusut kasus ini dan memberikan perlindungan kepada anak-anak yang menjadi korban eksploitasi.

"Anak-anak tidak seharusnya dipaksa bekerja, apalagi dijadikan alat untuk mengemis. Mereka berhak tumbuh, belajar, dan bermain dengan aman,” pungkas Markarius. (*)

BERITA LAINNYA
Ada Demo Besar-besaran Besok, Pemprov Riau Terbitkan Imbauan ASN dan THL Tak Bawa Kendaraan Harga TBS Sawit Mitra Swadaya di Riau Tembus Rp3.160 per Kilogram Kesadaran Jaga Kebersihan Masih Rendah, Nofrizal Minta Masyarakat Pekanbaru Terlibat Atasi Persoalan Sampah Wabup dan Kapolres Pelalawan Terima Gelar Kehormatan Adat dari LAMR  PT Inti Indosawit Subur Launches Independent Palm Oil Village Program with First Planting in Simpang Perak Jaya, Riau		Besok, 3 Calon Sekda Riau akan Jalani Cek Kesehatan di RSJ Tampan Kandidat Sekdaprov Riau Mengerucut, Yusfa Hendri Diprediksi Jadi Pilihan Strategis Gubri Pemko Pekanbaru Buka 1.400 Loker Lewat Job Fair 2025 Komisi III DPRD Pekanbaru Dukung Pemko Gelar Job Fair 2025 Riau Plantation Office Realeases New Palm Oil Fresh Fruit Bunch Prices, Now at IDR 3,278/Kg