PEKANBARU - Pemerintah Kota Pekanbaru menghadapi tantangan serius setelah adanya rencana pengurangan alokasi anggaran transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat pada tahun 2026 mendatang. Nilai pengurangannya diperkirakan mencapai Rp433 miliar, yang diprediksi akan berdampak besar terhadap program pembangunan di Kota Bertuah.
 
Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, mengungkapkan bahwa pihaknya terus berupaya melakukan lobi ke pemerintah pusat agar pemotongan tersebut tidak sebesar yang direncanakan.

“Sampai saat ini kami masih berjuang agar TKD itu tidak dipotong sebanyak itu. Dampaknya akan sangat besar bagi Pekanbaru,” ujar Agung, Selasa (28/10/2025).
 
Agung menjelaskan, jika pengurangan TKD lebih dari Rp400 miliar tetap diberlakukan, maka Pemerintah Kota Pekanbaru terpaksa akan melakukan penyesuaian pada sejumlah pos belanja, termasuk pemotongan anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan belanja pegawai.
 
“Kita sudah coba untuk memotong TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) saja sudah terasa berat,” katanya.
 
Meski demikian, Agung menegaskan bahwa Pemko Pekanbaru tidak tinggal diam. Pemerintah kota akan berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar kegiatan pembangunan tetap berjalan optimal.

“Kita harapkan semua pihak bisa memahami kondisi ini. Kami juga berharap DPRD turut membantu mencari solusi agar pembangunan di Pekanbaru tidak terhambat,” pungkasnya.