PEKANBARU - Sebanyak 769 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Pekanbaru mengikuti asesmen potensi dan kompetensi. Ini sebagai langkah awal penyusunan peta talenta aparatur yang akan menjadi dasar reformasi birokrasi di daerah.
Melalui proses pemetaan yang berlangsung selama lima hari sejak tanggal 10-14 November 2025 ini, Pemko Pekanbaru berupaya memperkuat penerapan sistem merit dengan memastikan setiap jabatan diisi oleh pegawai yang memiliki kompetensi, integritas, dan kesiapan kerja sesuai kebutuhan organisasi.
Upaya ini sekaligus menandai komitmen pemerintah kota untuk membangun birokrasi yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Tidak hanya dipandang sebagai agenda teknis, kegiatan ini disebut menjadi pintu masuk perubahan budaya kerja di lingkungan Pemko Pekanbaru. Walikota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan bahwa evaluasi yang dilakukan akan menjadi dasar pembentukan birokrasi yang adaptif, cepat, dan berorientasi pada hasil.
"Kita ingin pola kerja aparatur berubah. Pemerintahan hari ini dituntut lebih gesit dan profesional. Karena itu, hasil asesmen ini akan menjadi fondasi dalam menata ulang cara kita menempatkan dan mengembangkan SDM," ujar Agung.
Asesmen lima hari tersebut digelar oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru di Gedung B5 Komplek Perkantoran Tenayan Raya. Pesertanya berasal dari semua level jabatan, mulai dari eselon II hingga fungsional pertama.
Kepala BKPSDM Kota Pekanbaru Samto menjelaskan bahwa pemetaan kompetensi tidak hanya ditujukan untuk kebutuhan rotasi atau promosi jabatan, tetapi menjadi alat membaca kesiapan ASN menghadapi tantangan birokrasi yang semakin kompleks.
"Pemerintah daerah membutuhkan pegawai yang tidak hanya mampu menjalankan tugas, tetapi juga siap beradaptasi dengan perubahan. Dengan pemetaan ini, kita melihat kemampuan mereka lebih dalam, baik dari aspek potensi, karakter kerja, maupun kesiapan memimpin," kata Samto.
Ia menambahkan, seluruh data hasil asesmen akan diintegrasikan dalam sistem Pro ASN untuk menyusun profil kompetensi aparatur. Dari sana, Pemko Pekanbaru dapat menentukan strategi pengembangan SDM, termasuk pelatihan yang relevan dan pengisian jabatan berbasis merit.
Samto menyebut komitmen Walikota Agung terhadap transformasi birokrasi sangat kuat. Kepala daerah menegaskan bahwa pengangkatan pejabat tidak lagi akan disandarkan pada pendekatan kedekatan atau kebiasaan lama, tetapi sepenuhnya mengacu pada hasil penilaian objektif.
"Perubahan birokrasi itu tidak cukup dengan aturan. Harus dimulai dari cara kita menilai dan menempatkan orang. Itu pesan yang selalu ditekankan Pak Walikota," ungkapnya.
Pemko Pekanbaru juga menargetkan penerapan sistem manajemen talenta ini akan menjadi model di tingkat daerah. Reformasi berbasis kompetensi dan kinerja diharapkan menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
"Kita ingin ASN bergerak dengan pola baru. Kota ini berkembang cepat, dan aparatur harus tumbuh bersama perubahan itu," tutup Samto.
