PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memastikan program bantuan Rp100 juta per Rukun Warga (RW) tetap berjalan tahun ini.

Skema pengusulannya pun tidak berubah, seluruhnya berbasis RW demi menjamin pemerataan pembangunan di setiap wilayah.

Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho menegaskan, seluruh kawasan di Pekanbaru memiliki RW. Karena itu, tidak ada lagi RW yang diprioritaskan secara khusus maupun pengajuan program pembangunan di tingkat kelurahan.

"Program Rp100 juta per RW ini memang berbasis RW. Tidak ada wilayah yang tidak punya RW, artinya semua RW punya hak yang sama untuk mengusulkan pembangunan," ujar Agung

Ia menjelaskan, angka Rp100 juta bukanlah batas mutlak. Anggaran tersebut dijadikan patokan awal untuk memetakan kebutuhan yang paling mendesak di masing-masing lingkungan.

"Rp100 juta ini bukan soal besar kecilnya dana, tapi bagaimana anggaran itu bisa menjawab kebutuhan paling penting di masyarakat," jelasnya.

Agung juga mengakui, kondisi di lapangan sering kali menunjukkan kebutuhan pembangunan yang melampaui alokasi awal. Bahkan, pada beberapa RW, dana Rp100 juta hanya cukup untuk membiayai sebagian kecil pekerjaan.

"Makanya, anggaran bisa saja bertambah. Bisa Rp200 juta, bahkan sampai Rp1 miliar, tergantung skala dan tingkat urgensinya," katanya.

Untuk itu, Pemko Pekanbaru akan mengkaji setiap usulan yang masuk melalui program Rp100 juta per RW guna menentukan prioritas serta kelayakan pendanaan.

Peran aktif Ketua RT dan RW juga dinilai sangat penting dalam menyampaikan aspirasi warga.

"Kami butuh masukan dari RT dan RW. Semua yang disampaikan akan kami catat dan menjadi bahan tindak lanjut," tutupnya.